Pelatihan Kartu Prakerja merupakan terobosan pemerintah Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas skill dan kompetensi penerima Program Kartu Prakerja menjadi lebih kompetitif di dunia usaha. Sejatinya, program ini akan dikerjakan oleh kementerian teknis yakni Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang memiliki lembaga pendidikan dan balai latihan kerja yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Anggaran yang digelontorkan pemerintah sangat besar Rp 20 triliun.
Sayangnya, akibat pandemi global Covid-19 atau Virus Corona, program yang cukup baik ini mendadak berubah menjadi pelatihan online. Karena pandemi ini, aktivitas tatap muka dan bertemu langsung tidak bisa dilakukan demi mencegah penyebaran Corona. Tapi tentu saja, efektifitas pelatihan Kartu Prakerja menjadi jauh lebih berkurang dibanding dengan sistem pelatihan dengan sistem offline atau tatap muka. Tidak heran kalau kemudian banyak pihak yang menentang pelatihan online dalam Kartu Prakerja.
Apalagi belakangan, muncul dugaan bagi-bagi kue dalam pelatihan jasa online ini. Dugaan ini berawal dari penunjukan delapan platform perusahaan penyedia jasa pelatihan online ini oleh Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, non lembaga yang ditunjuk menjadi penanggungjawab Program Kartu Prakerja. Delapan perusahaan platform penyedia jasa online, yakni Ruangguru, Bukalapak, Kemenaker, Mau belajar apa, Pintaria, Sekolahmu, Tokopedia, dan Pijar Mahir. Ke delapan perusahaan ini menerima 1 juta dari total 5.6 juta penerima manfaat Kartu Prakerja. Diperkirakan,Rp 5,6 triliun akan mengalir ke perusahaan ini. Adapun paket bantuan Kartu Prakerja terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk empat bulan, serta insentif survei kebekerjaan dengan total Rp 150 ribu.
Pelatihan jasa online Kartu Prakerja ini memang menjadi kontroversi lantaran, Ruangguru, penerima manfaat pelatihan jasa online, dimiliki oleh Adamas Belva Syah Devara, salah satu staf khusus Presiden millenial yang dipekerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Adamas sendiri belakangan mundur dari staf khusus karena polemik ini. Dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga dilatari oleh sistem pengadaan pelatihan jasa online di pemerintahan. Sebab, ke delapan perusahaan ini ditunjuk langsung, tidak melalui tender oleh Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja yang dipimpin oleh Denny Puspa Purbasari yang juga merupakan salah satu deputi di Kantor Staf Presiden (KSP). Denny menjabat sebagai Direktur Eksekutif di perusahaan tersebut.
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja ini, bukan merupakan merupakan lembaga negara, bukan kementerian, bukan juga perusahaan Badan Usaha Milik Negar (BUMN). Namun terbentuk setelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengeluarkan Peraturan Menko Perekonomian No. 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di Senayan (DPR RI, red) pelatihan online Kartu Prakerja ini ditentang hampir seluruh fraksi. Cuma Partai Golkar yang pasang badan membela program ini. Mungkin karena Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Yang patut dicermati dalam penunjukan langsung ini, dari delapan penyedia jasa online ini, Ruangguru, penyedia jasa pelatihan online yang paling populer karena memang merupakan perusahaan yang konsen dalam penyediaan pelatihan atau pembelajaran sistem online. Iklannya pun sudah wara-wiri di berbagai televisi nasional. Yang bisa menandingi popularitas Ruangguru, hanya Bukalapak dan Tokopedia. Namun kedua platform perusahaan ini, bukan terkenal dalam penyediaan pelatihan online tapi belanja online. Kalau soal belanja elektronik, alat olahraga, peralatan perbengkelan lewat online, tentu masyarakat tidak akan mencari di Ruangguru, tapi Bukalapak dan Tokopedia.
Kalau dilihat sistem kerja ke delapan perusahaan ini, sebenarnya mirip-mirip broker atau perantara antara penjual dan pembeli dalam pelatihan jasa online ini. Sebab, penyedia jasa online ini juga sebenarnya mendapatkan modul pelatihan online dari sumber penyedia langsung. Tentu saja, mendapatkan modul ini tidaklah gratis. Penerima manfaat tinggal mencari modul pelatihan online yang sesuai dengan kebutuhannya.
Kemudian, banyak juga kelemahan dalam sistem pelatihan jasa online Kartu Prakerja ini. Salah satunya dari segi efektifitas. Bagaimana mungkin materi pelatihan bisa tersampaikan dengan baik sementara materi yang akan diberikan berhubungan dengan vocasional atau pendidikan skill yang membutuhkan banyak praktek. Misal, pelatihan perbengkelan atau pengelasan. Tentu untuk materi ini tidak cukup hanya mengandalkan modul saja, tapi praktek langsung di lapangan.
pelatihan-memancing-5ee98c9d097f3667d4046312.jpg
Dari segi biaya. Pelatihan online ini sebenarnya bisa didapatkan melalui berbagai aplikasi gratis Youtube, tanpa harus membayar ke penyedia jasa online. Tengok saja, pelatihan bikin empek-empek. Sekali browsing saja, sudah banyak ditemukan banyak pihak yang menyediakan praktek pelatihan masakan khas dari Palembang ini.Namun sayangnya, pemerintah keukeuh memaksakan pelatihan jasa online ini. Padahal masyarakat saat ini lebih butuh insentif atau tambahan modal untuk berusaha di tengah pandemi ini. Bukan sebaliknya, menebalkan kocek atau kantong pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan pandemi ini berburu untung. Kalau pun dipaksakan, kenapa harus melalui,mohon maaf, broker perusahaan penyedia jasa online, bukan langsung menggandeng lembaga-lembaga pelatihan atau UMKM yang bersentuhan langsung dengan jenis pelatihan yang diinginkan. Namun kembali lagi, bukan kita tidak mau pelatihan Kkartu Prakerja ini dilaksanakan, tapi implementasinya di lapangan yang rumit. Jadi tidak ada salahnya ditunda hingga pandemi ini mereda atau direalokasi saja untuk kebutuhan masyarakat yang jauh lebih bermanfaat.