Partai Politik merupakan organisasi aktivis politik yang berusaha untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan mendapatkan dukungan rakyat. Tugas mereka mendistribusikan dan memperjuangkan aspirasi serta keinginan rakyat.
Jika manajemen dari parpol itu berkualitas, maka parpol akan menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu indikator berkontribusinya partai politik dalam demokratisasi suatu negara adalah kehadirannya dan perannya dirasakan oleh rakyat.
Adapun survei yang dilakukan dari Pusat Penelitian Politik (P2P) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 19 April hingga 5 Meit tahun 2018, sebanyak 2.100 responden menyebutkan bahwa rasa percaya masyarakat terhadap demokrasi masih terbilang tinggi. Tetapi, kepercayaan publik terhadap partai politik relatif rendah.
Kemudian, partai politik yang ada di Indonesia pasca reformasi mengalami beberapa kendala, dimana partai politik dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya.
Partai politik seringkali terlibat dalam kasus korupsi, suap menyuap, jual beli jabatan publik melalui pejabat partai politik, penyalahgunaan wewenang dan jabatan politik untuk kepentingan pribadi, konflik kekuasaan di internal partai.
Permasalahan lain adalah lemahnya pelembagaan parpol berarti pemilih tidak dekat dengan parpol sehingga loyalitasnya berkurang yang berdampak pada tingginya angka electoral volatility (Perubahan menyeluruh dalam pemilu dari satu partai ke partai lain, dari satu pemilu ke pemilu lainnya.)
Di Indonesia, tingkat electoral volatility yang tinggi dapat ditampilkan oleh para pemenang berbagai pemilu parlemen dari tiga pemilu pasca reformasi yang digelar.
Menurut Norris (2006), pola rekrutmen parpol terbagi menjadi dua, yaitu Pola Vertikal; Partai berhak menentukan calon yang cocok untuk jabatan itu.
Secara umum partai politik akan memilih kader mereka yang telah terbukti sudah lama bekerja di partai. Kekuatan politik setiap orang akan menjadi faktor penentu dalam model vertikal.
Pola vertikal disebut sebagai merit system (proses rekrutmen berbasis kerangka standar yang berlaku untuk organisasi partai politik.) Pola Lateral; Rekrutmen terbuka untuk siapa saja di dalam atau di luar partai. Kader baru bisa menjadi kandidat untuk berhadapan kader lama.
Menekankan pada berfungsinya sistem organisasi Partai Demokrat yang salah satunya bercirikan desentralisasi kekuasaan. Proses perekrutan dilakukan secara terdesentralisasi dan dimulai dengan pemilihan calon potensial dari pimpinan partai terendah di tingkat lokal hingga tingkat tertinggi.