Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa arti Pendidikan; "Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiian setinggi-tingginya". Oleh karena itu, menuntut ilmu hingga perguruan tinggi bukanlah tantangan besar bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini sudah banyak tersedia program beasiswa dari pemerintah, salah satunya yaitu beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang dapat membantu generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
Beasiswa KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) adalah program pemerintah yang dirancang untuk memberikan peluang pendidikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademis unggul namun berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Meskipun program beasiswa ini memiliki tujuan mulia, namun nyatanya, program ini tidak terhindar dari penyalahgunaan pada kalangan mahasiswa bidikmisi. Baru-baru ini, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi perbincangan hangat setelah munculnya kasus penerima yang tidak tepat sasaran seperti penerima yang memiliki kendaraan pribadi mewah, tinggal di rumah yang layak, dan memiliki gaya hidup glamor yang tidak mencerminkan kesulitan ekonomi.
Salah satu kasus ini terjadi di sebuah universitas ternama di Jawa Tengah, di mana seorang mahasiswa penerima KIP-K diketahui sering memamerkan kehidupannya yang serba berkecukupan dan terkesan mewah di media sosial. Penemuan ini menimbulkan reaksi besar di berbagai kalangan masyarakat, terutama di kalangan yang sangat membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun tidak mendapatkannya. Sehingga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keakuratan data dan mekanisme seleksi yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan calon penerima KIP-K. Penyalahgunaan KIP-K ini tidak hanya merugikan mahasiswa yang sangat membutuhkan, tetapi juga mencoreng citra program bantuan pendidikan yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi banyak keluarga kurang mampu. Kegagalan penyaluran yang tidak tepat sasaran ini menimbulkan banyak pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab ketidakmerataan ini adalah kurangnya verifikasi data secara menyeluruh, adanya oknum yang mengeksploitasi kelemahan sistem, dan kurangnya pengawasan serta evaluasi secara berkala. Sistem pendataan yang mengandalkan database keluarga kurang mampu sering kali tidak diperbarui dengan akurat, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi aktual penerima dan data yang tercatat.
Dalam kasus ini pemerintah terus berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem penyaluran KIP-K, termasuk mewajibkan sekolah dan kampus untuk lebih teliti memverifikasi informasi. Namun kenyataannya, masih banyak kesenjangan antara data dan realitas. Proses penyaringan yang seharusnya menjadi filter utama, justru sering kali dilewati dengan cepat tanpa pengecekan yang mendalam, sehingga masih ada saja penerima yang tidak memenuhi kriteria. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan ketidaklayakan penerima juga masih lemah. Banyak yang enggan melaporkan ketidaksesuaian karena khawatir akan dampak sosial atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam penyaluran bantuan.
Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) mengumumkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KIP-K dan berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Namun, diperlukan tindakan nyata dan cepat agar masalah ini dapat segera diatasi. Evaluasi yang lebih komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, sekolah, kampus, dan masyarakat, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa KIP-K benar-benar diterima oleh mereka yang berhak mendapatkannya.
Isu ketidakmerataan sasaran penerima KIP-K ini merupakan cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam sistem kesejahteraan di Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat harus menjadi hal yang paling penting untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penyalurannya. Dalam jangka panjang, perbaikan sistem ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menangani masalah ini dah memperjuangkan kesejahteraan serta kesetaraan bagi semua warga negara lndonesia. Dengan demikian diharapkan KIP-K dapat kembali menjadi harapan para mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
Referensi:
Anggun Putri Ady Triyas, Dwi Rizky Wulan Maulida, & Elanda Cika Alodya Nathania. (2023). Realitas Tersembunyi: Praktik Dramaturgi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIPK. Concept: Journal of Social Humanities and Education, 2(4), 253--267. https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.809
Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). Pengertian Pendidikan (Vol. 4). http://repo.iain-