Memanfaatkan Bonus Demografi dengan Meningkatkan Peranan Institusi Pendidikan dalam Menciptakan Job Creator

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, tercatat pertumbuhan rata rata setiap tahunnya sebesar 1,49 % setiap tahunnya sejak tahun 2000. Total penduduk Indonesia pada sp2010 tercatat berjumlah 237,6 juta jiwa yang dapat mengambarkan kekuatan demografi dan pasar domestik yang begitu besar dan potensial. Belum lagi piramida penduduk Indonesia yang menujukan bahwa struktur kependudukan Indonesia akan mengalami peningkatan usia angkatan kerja yang dominan serta mengindikasikan bahwa indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Berdasarkan buku proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035, terjadi perubahan dependency ratio turun dari 50,5 persen pada tahun 2010 menjadi 47,3 persen pada tahun 2030. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas, agar dapat memperoleh kesempatan kerja yang tersedia atau bahkan lebih baik lagi mampu menciptakan kesempatan kerja.

Proporsi peningkatan usia produktif harus termanfaatkan secara optimal dan bukan malah menimbulkan permasalahan pengganguran. Karena permasalahan pengangguran merupakan permasalahan besar nasional yang perlu diselesaikan secara terpadu dan sinergi oleh semua instansi, lembaga pemerintah, dan dunia usaha serta khususnya instansi pendidikan. Data statistik menunjukkan pada tahun 2013, angka pengangguran masih sangat tinggi dengan jumlah mencapai 7,39 juta jiwa atau 6,25 persen dari jumlah angkatan kerja, naik 2,03 persen  dibanding tahun 2012 yang berjumlah 7,24 juta jiwa. Pengurangan pengangguran tidak dapat hanya mengandalkan penciptaan lapangan pekerjaan melalui pemerintah dan investasi swasta ataupun asing, melainkan juga angkatan kerja terdidik dapat menjadi ujung tombak sebagai pengurangan pengangguran dengan menjadi job creator.

Tercatat pada tahun 2014  sebanyak 11,04 persen pengangguran adalah tenaga kerja terdidik berasal dari perguruan tinggi dan sebanyak 38,35 persen berasal dari sekolah menengah atas, sangat disayangkan apabila investasi modal manusia tidak termanfaatkan secara optimal.  Jumlah job seeker lebih banyak dari pada lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga hal ini menyebabkan surplus tenaga kerja yang mengakibatkan pengangguran. Mengatasi hal ini, perlunya perubahan mindset kaum terdidik dari Job Seeker menjadi Job Creator agar lebih dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Belum lagi, peluang untuk menjadi wirausahawan dalam menghadapi bonus demografi menjadi begitu potensial. Bonus demografi akan membuat perekonomian semakin dinamis, karena untuk memenuhi konsumsi pasar domestik diperlukan produksi barang dan jasa yang mencukupi. Peran wirausahawan dalam perekonomian nasional sebagai pengerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa serta berfungsi dalam menciptakan investasi baru, pembentukan modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Begitu banyak peranan kewirausahaan, namun Indonesia hanya mempunyai wirausaha sebanyak 0,29 persen jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang mempunyai wirausaha 8,04 dan 2,28 persen dari total penduduk (Doing Business report, 2012). Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, minimal harus memiliki 2 persen wirausahawan dari total penduduk yang dapat mengerakan perekonomian nasional secara dinamis. Diperlukan perubahan paradigma dalam dunia pendidikan yang selama ini ditanamkan oleh kaum penjajah, pendidikan hanya menyiapkan tenaga kerja terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, seharusnya dunia pendidikan dan pemerintah bekerja sama  mewujudkan pendidikan yang berorientasi kewirausahaan. orientasi perguruan tinggi yang selama ini sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan yang strategis dalam menghasilkan wirausaha muda yang berkompetensi.

Menciptakan wirausahawan diperlukan pendidikan karakter sebagai pondasi awal dalam investasi SDM, pembentukan pola pikir seorang wirausahawan haruslah dapat berfikir kreatif, mampu mencari dan menciptkan peluang. Melalui pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah harus dapat membentuk karakter kader bangsa yang berjiwa entrepreneur. Membuat kurikulum yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai karakteristik kewirausahaan. Pendidikan yang diperlukan ialah pendidikan yang  dapat membentuk rasa percaya diri dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan, mempunyai leadership, mampu melakukan keorisinalitas, serta berorientasi pada masa depan. Jika keenam karakter ini sudah terbentuk pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, maka Indonesia sudah mempunyai pondasi bangsa yang berkualitas. Pondasi ini juga masih harus dilengkapi dengan penguasaan keterampilan bahasa, komunikasi, teknologi informasi, serta didasari ilmu pengetahuan mumpuni dalam menghadapi era globalisasi. Hal ini harus ditunjang tenaga pendidik yang mampu dan mengerti dalam mengajarkan pendidikan karakter. Bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2025-2035 membuat Indonesia masih berpeluang menciptakan generasi emasnya.

Orientasi kurikulum perguruan tinggi yang dominan pada pencapaian indeks prestasi akademik (IPK) dan penyelesaian masa studi, sedangkan kompetensi lain misalnya bidang keterampilan (life skills), softskill dan kewirausahaan belum banyak dikembangkan. Pencitptaan wirausaha muda yang berbekal pada pendidikan karakter pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat dilanjutkan pada pendidikan tinggi yang berbasis riset yang dapat menghasilkan produk produk inovasi. Pada tahapan pendidikan tinggi yang menjadi orientasi adalah menyediakan media ataupun program yang dapat menstimulus mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam berwirausaha. Program program yang perlu ditingkatkan adalah program yang dapat meningkatkan kompetensi wirausaha seperti pelatihan-pelatihan, pilot project co-op, kuliah kerja usaha (KKU),inkubator bisnis wirausaha muda, dan program mahasiswa wirausaha (PMW).  Program program seperti ini diharapkan dapat menstimulus mahasiswa untuk menjadi wirausaha muda yang berkualitas dengan mengaplikasikan teori teori yang telah dipelajari di perguruan tinggi. Pendidikan tinggi berbasis riset haruslah dapat menjadikan mahasiswa lebih dapat berinovasi dalam menjalankan usahanya agar dapat lebih berkompetensi. Pada tahun 2015 sudah mulai berlakunya Asean Economic Community (AEC), dimana arus barang dan jasa bebas diperdagangkan di kawasam regional ASEAN, wirausaha Indonesia tidak hanya menghadapi persaingan dari pasar domestik melaikan juga dari pasar regional ASEAN. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan kompetensi lulusannya yang dapat menjadi Job Creator yang berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.

Selanjutnya, diperlukan komitmen dan peran pemerintah adalah membantu wirausaha muda dalam pendirian usaha dengan cara ikut menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui program-program yang dapat menstimulus wirausaha muda untuk membangun dan mengembangkan usahanya, dengan memberikan bantuan baik berupa modal maupun peralatan produksi, mempermudah pendirian usaha, mempersingkat birokrasi perizinan usaha, memberikan bunga kredit usaha khusus bagi wirausaha muda, memberikan insentif pajak bagi bagi usaha yang baru berkembang, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan dan penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, serta memberikan penghargaan bagi pengusaha yang sukses menjadi wirausahawan. Belum lagi peran pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan dapat membuat peraturan yang mengharuskan setiap BUMN dan BUMS melalui program CSR (Corporate Social Responsibillity) khusus untuk pengembangan usaha bagi wirausaha muda bahkan menjadikan sebagai mitra binaan.

Meningkatkan peranan institusi pendidikan dalam menciptakan job creator menjadi sebuah urgensi bagi bangsa Indonesia dalam mempersiapkan window of opportunity. Lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah melalui sektor swasta dan belanja negara tidaklah akan cukup menampung penduduk usia kerja yang begitu banyak pada masa bonus demografi. Namun Indonesia dapat menstimulus pertumbuhan wirausaha melalui meningkatkan peranan institusi pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang bekompeten dan peranan pemerintah sebagai policy maker untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam mengoptimalkan bonus demografi.

Kesimpulan

Bonus demografi harus dapat dimanfaatkan secara optimal, karena peningkatan jumlah penduduk usia produktif dominan dalam struktur kependudukan Indonesia membuka jendela kesempatan untuk menjadi negara maju. Langkah kongkrit Indonesia dalam menyiapkan bonus demografi melalui peningkatan peranan institusi pendidikan dalam membentuk karakter sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pembentukan karaktek menjadikan sumber daya manusia Indonesia mempunyai pondasi dalam menghadapi tantangan globalisasi serta bukan hanya menjadi job seeker melaikan mampu menjadi job creator yang mampu membuat lapangan pekerjaan, sehingga bonus demografi dapat termanfaatkan secara optimal dan menjadi sebuah langkah emas bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.

Daftar Pustaka

Adioetomo, Sri & Omas Samosir. 2010. Dasar Dasar Demografi. Jakarta. Salemba Empat

Badan Pusat Statistik. 2014. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT, 1986–2013. Jakarta

Bappenas, BPS, UNFPA. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesian Population Project) 2010-2035.  Jakarta. Badan Pusat Statistik.

Doing Business Report 2014. Entrepreneurship East Asia & Pacific. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014 dari http://www.doingbusiness.org//data/exploretopics/entrepreneurship

Jalal, Fasli. 2014. Optimalisasi Pemanfaatan Bonus Demografi. Paparan Kepala BKKN disampaikan di Universitas Udayana, Bali pada Selasa 13 Mei 2014

Suryana. 2013. Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta. Salemba Empat

Todaro, Michael. 1998. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta. Erlangga

Wiranto, Siswo. 2012. Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Tinggi. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol. 18, Nomor 4, Desember 2012. Pusat Penelitian Kebijakan