PSSI atau dikenal sebagai Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia adalah organisasi resmi nasional yang mengatur tentang persepakbolaan Indonesia. PSSI mengatur turnamen turnamen tingkat nasional seperti ISL (Indonesia Super League) yang diselenggarakan tiap tahunnya, yang diperebutkan oleh tim klub klub yang ada di seluruh Indonesia, tanpa adanya PSSI maka turnamen turnamen ini juga tidak bisa diselenggarakan, begitu juga dengan gaji gaji pemain sepakbola Indonesia. PSSI juga yang bertanggung jawab dalam pemberian gaji kepada pemain pemain tingkat nasional, perjanjian pertukaran pemain dan antar klub karena semua itu haarus ada persetujuan dari PSSI. Namun dalam dua tahun terakhir persepakbolaan Indonesia terjerat sejumlah masalah yang disebabkan oleh PSSI sendiri seperti sanksi dari FIFA, pembayaran gaji pemain yang belum dilunaskan, dan pembekuan asset PSSI oleh Menpora yang menyebabkan kompetisi sepakbola Indonesia dalam tahun ini terhenti.
Masalah pertama adalah pembekuan PSSI yang diberikan oleh Menpora Melalui surat keputusan bernomor 0137 Tahun 2015, Menpora Imam Nahrawi memberikan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan PSSI tidak diakui atau dibekukan administrasi PSSI dengan alasan PSSI belum membayar gaji gaji pemain sepakbola (dalam beberapa kasus gaji tidak dibayar bahkan setelah pemain itu meninggal) dan penyelewengan dana dari FIFA serta kinerja yang sangat buruk. Pembekuan ini menyebabkan segala kegiatan lomba atau kompetisi sepakbola nasional terhenti karena kegiatan PSSI dibekukan. Menpora Imam Nahrawi membentuk Tim 9 yang bertugas merevitalisasi dan meningkatkan prestasi olah raga di tanah air, namun Tim 9 ini lebih fokus mengurusi sepak bola, dikarenakan Indonesia Super League (ISL) akan segera digelar. Beberapa rekomendasi Tim 9 yang diketuai oleh mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, adalah meminta Kemenpora menunda izin penyelenggaraan ISL 2015 sampai dipenuhinya semua persyaratan standar organisasi sesuai UU 2005 yaitu Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaan lainnya, termasuk verifikasi internasional (AFC). Klub dan operator liga diminta memenuhi persyaratan yakni: Melunasi tunggakan gaji pemain, pelatih dan ofisial klub disertai bukti pelunasan, kemudian wajib menyertakan dokumen kontrak kerja pemain, pelatih, dan ofisial kepada BOPI dan operator liga yakni PT Liga Indonesia. Berikutnya, operator ISL dan seluruh klub peserta harus menyerahkan NPWP, yaitu bukti pembayaran dan pelunasan pajak, serta persyaratan lain yang telah ditetapkan BOPI, dan rekomendasi BOPI menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses perizinan keramaian oleh kepolisian.
Atas rekomendasi inilah, Menpora kemudian memerintahkan Badan Olahraga Profesional Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap PSSI dan PT. Liga. Kedua adalah pemberian sanksi skors oleh FIFA terhadap persepakbolaan Indonesia karena Menpora Imam Nahrawi belum mau mencabut surat keputusannya mengenai pemberian sanksi administrasi kepada PSSI berupa pembekuan aktivitas PSSI. Sanksi skors dari FIFA menyebabkan Indonesia tidak boleh mengikuti dan berpatisipasi dalam kompetisi sepakbola internasional serta regional.
Walaupun persepakbolaan di Indonesia terhenti, di beberapa pihak pembekuan PSSI ini merupakan langkah yang bagus untuk membenahi persepakbolaan Indonesia seperti presiden Jokowi yang mendukung kebijakan Menpora untuk membekukan PSSI dengan alasan agar persepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik dan bebas dari KKN walaupun Indonesia harus absen dari kompetisi internasional.
(sumber : Kompas.com, 8.bp.blogspot.com, dgoal.com dan Merdeka.com)
Dibuat oleh : Alqiqa.D.E.Abraham