Polemik Air Sumur dan Janji Gubernur

Permasalahan air tanah DKI Jakarta terus bergulir. Jakarta disorot oleh dunia internasional terkait permasalahan air tanah yaitu masalah penurunan permukaan tanah Jakarta beserta kurangnya daya serap air masuk ketanah. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan melakukan sidak ke-80 gedung bertingkat yang ada di Jakarta. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik gedung dalam mengambil air tanah.

Menemukan pemilik gedung yang nakal, Anies tidak serta merta memberikan sanksi, namun ia akan terlebih dulu berdiskusi dengan timnya untuk membahas apa saja pelanggaran yang dilakukan serta sanksi apa yang akan diberikan (Detik.com). Jika Anies sibuk melakukan sidak untuk menangkap pengelola gedung yang nakal dalam menggunakan air tanah, Sandi berjanji akan mengeluarkan peraturan yang akan mengatur perihal penggunaan air tanah.

Selain itu ia juga mengatakan bahwa masyarakat harus beralih dari air tanah ke air PAM. Meski rumahnya sendiri pun masih menggunakan air tanah. Untuk itu ia akan melakukan tindakan nyata dengan menghentikan penggunaan air tanah (Detik.com).

Memang, kehati-hatian dan keperfeksionisan Anies patut di acungi jempol. Namun jika tidak segera diberikan sanksi, bukan tidak mungkin pengelola gedung tidak akan mendapatkan efek jera. Dalam hal ini, aksi yang dilakukan Sandi terlihat lebih nyata jika dibandingkan dengan Anies.

Memang terlihat ada dua kekuasaan yang mendominasi di Jakarta yaitu kekuasaan Anies dan kekuasaan Sandi dari awal pemerintahan mereka. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jakarta, terlebih lagi sudah banyak membuat bingung masyarakat. Jika Anies mengeluarkan Pergub dalam membuat kebijakan, jangan sampai Sandi akan mengeluarkan perwagub untuk mengatur permasalahan yang ada di Jakarta. Dengan sikap Anies yang terlalu berhati-hati dan ragu-ragu, hal seperti ini bisa saja terjadi.