Indonesia, sebuah negara di Asia Tenggara dengan warisan budaya yang kaya akan populasi yang beragam, telah lama menjadi bahan diskusi ilmiah, khususnya mengenai keterkaitan antara lanskap politik dan pembangunan ekonomi. Sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perjalanan yang penuh gejolak, ditandai dengan periode ekspansi dan stagnasi yang cepat, seringkali dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang terus berkembang.
Pada artikel ini, penulis menjelaskan secara ringkas teori yang digunakan dalam mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dari sebelum sampai sesudah demokrasi.
Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan transformasi politik yang signifikan, trasnsisi dari pemerintahan otoriter rezim Soeharto ke sistem yang lebih demokratis. Pergerseran ini mempunyai implikasi besar terhadap lintasan perekonomian negara, sebagaimana dibuktikan dengan beragamnya pola kemiskinan, kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang diamati selama periode ini.
warisan era Soeharto, yang ditandai dengan pengambilan kebijakan yang terpusat dan fokus pada industrialisasi yang pesat, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lanskap perekonomian Indonesia. Namun, periode pasca-Soeharto telah membuka era baru desentralisasi, dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan semakin dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Transisi ini menghadirkan peluang dan tantangan bagi perkembangan perekonomian Indonesia.
Salah satu dampak utama transfomasi politik di Indonesia adalah terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Walaupun angka kemiskinan absolut terus menurun, namun angka penurunannya tidak sebesar pada saat krisis ekonomi Asia sebelum era reformasi.
Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, memiliki sistem pemerintahan yang memainkan peran krusial dalam mengatur kebijakan ekonomi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, sistem pemerintahan yang terstruktur dan efektif memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik, kebijakan ekonomi, serta kemampuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi.
Sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang menetapkan negara sebagai negara kesatuan dengan pemerintahan yang berbasis presidensial. Struktur ini mempengaruhi cara kebijakan ekonomi dirumuskan dan diimplementasikan. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki peran kunci dalam menetapkan arah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengaturan bisnis. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pengurangan biaya tenaga listrik untuk industri kecil dan menengah adalah contoh konkret bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha kecil menengah.
Stabilitas politik merupakan faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem pemerintahan yang stabil mampu menciptakan lingkungan yang komdusif bagi investasi dan perkembangan sektor swasta. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu kepercayaan investor serta menghambat aliran modal baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam memelihara stabilitas politik menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Efisiensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan ekonomi juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang diterapkan. Indonesia telah mengalami berbagai reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi hambatan administratif yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi.
Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan pembuatan kebijakan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menarik investor untuk berpatisipasi dalam ekonomi nasional dengan lebih percaya diri.
Sistem otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi lokalnya sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Namun, hal ini juga memerlukan pemantauan yang cermat terhadap kinerja pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang iklusif dan berkelanjutan.