Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (8/2).
Rombongan tersebut melakukan kunjungan dalam rangka bertukar informasi terkait kebijakan dalam menangani permasalahan sosial khususnya, Kartu Lansia Jakarta.
Dok.pribadi
"Kami ke sini untuk belajar banyak, khususnya mengenai Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Bagaimana sejahterakan mereka yang sudah senior," ungkap Muharram salah satu Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah saat membuka kunjungan kerja tsb.Dok.pribadi
Pihaknya mengatakan, mendapat informasi dari media-media bahwa di Jakarta telah meluncurkan KLJ untuk menyejahterakan lansia. Maka menurutnya, pihaknya perlu mendapat informasi bagaimana regulasi dan implementasi KLJ itu.Dok.pribadi
Hal ini dikarenakan lansia-lansia di Palu, Sulawesi Tengah saja mencapai 53 ribuan. Sehingga perlu upaya yang serius untuk membantu mereka itu.Dok.pribadi
"Bantuan dari Pemda memang masih kurang. Yayasan lansia di Sulawesi Tengah malah banyak mendapat bantuan dari luar," ungkap Muharram.Dok.pribadi
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayananan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Heri Suhartono menyampaikan, dalam menjalankan program KLJ, mula-mula pemerintah daerah harus komitmen memiliki data tunggal kemiskinan.Dok.pribadi
"Dalam KLJ itu, bagaimana caranya lansia yang berada di rumah tangga miskin itu bisa terurus. Jadi mereka tidak harus di panti atau yayasan lansia," ujar HeriDok.pribadi
Sehingga, katanya, sasaran pemerintah DKI itu bisa mencakup semua sektor. Tidak cuma lansia di panti pemerintah atau di yayasan saja, namun hingga di lansia yang berada di masyarakat.Dok.pribadi
Di samping itu, KLJ diberikan kepada lansia yang masuk ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) mulai dari kategori Strata Desil 1 artinya kategori yang paling miskin.Bagi lansia kategori tidak mampu yang belum terdaftar di BDT dapat melakukan pendaftaran di kelurahan setempat melalui mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM)