Oleh Dinda Annisa
Setiap tahun, lebih dari 8 juta ton plastik memasuki lautan di seluruh dunia, termasuk laut di Indonesia. Polusi ini sangat merugikan keanekaragaman hayati, menyebarkan penyakit dan racun di seluruh rantai makanan.
Sampah laut dapat membawa dampak berbahaya tidak hanya bagi makhluk laut tetapi juga manusia.
Dalam upaya penanggulangan sampah laut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan umum berupa Perpres No. 83/2009.
Kita sering mendengar tentang ekonomi sirkular. Apa itu ekonomi sirkular?
Ekonomi sirkular adalah sebuah model produksi dan konsumsi, yang meliputi berbagi, menyewakan, menggunakan kembali, memperbaiki, memperbarui dan mendaur ulang bahan serta produk yang ada selama mungkin. Ekonomi ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu menghilangkan limbah dan polusi, produk dan bahan yang beredar, serta regenerasi alam.
Ekonomi sirkular adalah kerangka solusi sistem yang menangani tantangan global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, limbah dan polusi.
Daur ulang plastik adalah langkah penting menuju ekonomi sirkular, tetapi untuk mencapai sirkularitas diperlukan tindakan di setiap titik dalam masa pakai suatu produk: mulai dari desain hingga pengelolaan limbah.
Tahun ini, Indonesia menjadi presiden G20. Tetapi kita harus ingat bahwa negara-negara G20, yang merupakan ekonomi terbesar dunia, menyumbang sekitar 75 persen penggunaan material global dan 80 persen emisi gas rumah kaca global.
Pada tahun 2017, negara-negara G20 mengadopsi "Rencana Aksi G20 tentang Sampah Laut" di KTT Hamburg. Setelah dua tahun, G20 mengadopsi "Osaka Blue Ocean Vision", yang bertujuan untuk mengurangi polusi tambahan oleh sampah plastik laut menjadi nol pada tahun 2050 melalui pendekatan siklus hidup yang komprehensif.