Negara Korea Selatan berhasil menjadikan dirinya sebagai negara dengan praktik e-government terbaik di dunia. Segala aspek pelayanan hampir tersentuk dengan elektronik. Tak berbeda juga dengan pelayanan pajak di negara tersebut. Melalui Nation Tax Service, Korea berhasil membuat inovasi baru didalam hal pajak, dengan menciptakan Home Tax Service (HTS). Menggunakan kecanggihan teknologi dewasa ini, Korea mencoba menerapkan prinsip e-government dibidang pelayanan pajak, yang dapat diakses melalui www.hometax.go.kr
Melalui pelayanan yang dijadikan satu layar ternyata membawa dampak positif dan terasa bagi seluruh kalangan masyarakat di Korea. Pelayanan yang memiliki tujuan dengan berorientasi negara dan administrasi yang demokratis berhasil untuk di realisasikan.
Dahulu masyarakat Korea khususnya, malas untuk membayar pajak karena bentuk keterbukaan informasi tidak ada dan harus menuju ke kantor pajak untuk menghadapi proses yang panjang dan berbelit. Namun aplikasi HTS ini bisa membuat perspektif itu berubah. Seluruh pertanyaan mengenai pajak dan fasilitas tentang pajak tersedia.
Menu HTS yang ada menjawab seluruh permasalahan pajak. Mulai dari e-filing, berguna untuk konsultasi pajak dan mengurangi penyelewengan pembayaran pajak. Penerapannya mudah dan dimengerti masyarakatnya. Nilai lebih bagi pemerintah Korea yang memberikan keterbukaan untuk memberikan pelayanan pajak dalam bentuk online. Sistem online ini memiliki kelebihan juga, sebagai salah satu cara mencegah tejadinya praktek korupsi. Maka tidak akan ada penyelewengan baik dari pihak pekerja pajak dan masyarakat yang wajib membayar pajak.
E-Notification yang memberikan fasilitas bagi masyarakatnya dalam memberikan peringatan untuk membayar pajak melaui SMS. Kerja ini dirasa cukup ampuh untuk memberikan peringatan agar angka telat bayar pajak menurun. Ini akan mendorong tercapainya pembangunan di Korea semakin cepat dan tepat. Kesadaran akan wajib pajak akan tertanam di masyarakatnya.
E-Payment akan meringankan masyarakat dalam hal membayar pajak. Karena hanya dengan memasukan nomor rekening ke dalam HTS, pembayaran akan berlangsung dengan sendirinya. Ini akan mengberikan dampak baik bagi pekerja pajak yang meringankan pekerjaannya dan masyarakat yang tidak perlu antri panjang di kantor pajak atau bank.
Permintaan dan informasi akan berjalan dengan mudah dan dapat diakses oleh pembayar pajak. Jumlah tagihan, memeriksa transkip pajak, dan ruang untuk meminta informasi atau pengajuan akan mudah diakses. Ini membuat demokrasi dalam pelayanan publik semakin terlihat. Dengan demikian semangat akan membayar pajak akan semakin meingkat dan ketertiban akan tercipta, karena masyarakat tidak menyimpan pertanyaan besar atau berfikiran negatif mengenai sistem pelayanan pajak di negaranya.
HTS ini juga memberikan pelayanan di E-Civil Service,segala bentuk pajak yang wajib di bayar akan dipaparkan secara jelas dan terperinci. Keterbukaan informasi sebagai landasan good governance bisa tercipta melalui program ini. Seluruh layanan yang tersedia di HTS memberikan pengaruh yang sangat besar.
Dengan menyimak HTS yang diterapkan di negara Korea ini ternyata membuka wawasan kita, bahwa pelayanan pajak yang kita dapatkan di negara kita sendiri belum seefisien apa yang diterapkan di Korea. Tidak heran mengapa masyarakatnya malas membayar pajak, karena prosedur yang tidak jelas, pelayanan yang tidak ramah, dan penyelewengan yang banyak terjadi di badan pajak.
Korea berhasil menerapkan HTS ini dapat dikatakan suatau inovasi. Karena sebelumnya seperti di UK dan Australia sudah menerapkan e-tax service namun Korea berhasil menerapkan pelayanan pajak dengan hanya mengakses online, seluruh menu pajak dan pelayanannya tersedia. Keterbukaan informasi, prosedur yang cepat dan mudah, tidak adanya penyelewangan didalamnya.
Suatu prestasi bagi Negara Korea karena berhasil menciptakan pelayanan berbasis teknologi informasi terutama di bidang pajak, yang selama ini dibeberapa negara sulit diuraikan permasalahannya. Korea menciptakan inovasi yang tetap menggunakan prinsip demokrasi dan efisiensi. Penerapannya dapat dikatakan berhasil dan memberikan contoh baik untuk negara lain. Hal ini bersangkutan dengan tujuan menuju Good Governance.