Senjakala Reformasi Birokrasi

Oleh
ADEKUN CAHYONO
DINDA SEPTIANA
LARASTIANA DEWI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
2019
Identitas Buku

Judul                : Reformasi Kebijakan Publik (Perspekif Makro dan Mikro)
Pengarang        : Hayat
Penerbit            : Prenadamedia Group
Tahun terbit      : 2018
Cetakan            : 1(pertama)
Halaman           : 344
Jenis kertas       : Bookpaper

Rincian Isi Buku
Secara garis besar dan melalui peninjauan dari setiap babnya sangat terlihat dengan jelas dan terperinci bahwa buku karangan Hayat ini mengandung beberapa hal berikut dalam setiap babnya, terdiri dari 4 bagian dan 14 bab. Didalam buku ini banyak sekali ditemukan pokok-pokok pembahasan penting tentang pelayanan publik, reformasi kebijakan publik dll hingga reformasi otonomi daerah. Saya sebagai reviewer dapat menyimpulkan beberapa diantaranya
Bagian 1
Bab 1( Reformasi Kebijakan Desentralisasi Berdasarkan Amandemen UUD 1945)
Pada bab yang pertama ini, penulis membahas perihal masalah desentralisasi sebagaimana merupakan salah satu kajian penting yang terkandung dalam reformasi kebijakan publik. Bab  ini terdiri dari beberapa subbab yaitu, konsep dan makna desentralisasi dan konsep reformasi kebijakan publik yang didalamnya dibahas secara terperinci berdasrkan sub-sub bab.
Bab 2 ( Reformasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Danau)
Dalam bab ini penulis membahas tenang masalah kebijakan pemerintah dalam kasus danau yang dibahas secara lugas mulai dari segi fungsional hingga segi payung hukumnya. Dalam bab ini terdiri dari beberapa subbbab yaitu: Analisis stakeholder dan identifikasi stakeholder.
Bab 3( Meluruskan Kebijakan Reformasi Birokrasi Indonesia)
Dalam bab ini penulis mengkaji mengenai berbagai masalah yang dihadapi birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan reformasi di bidang pelayanan publik yang dibahas secara sistematis sebelum hingga sesudah dilakukannya reformasi birokrasi. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu, potret reformasi saat ini danmemperkuat spirit kebijakan reformasi
Bab 4( Palu Zero Poverty: Mengurai Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan)
Pada bab ini penulis mengkaji masalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang difokuskan pada kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui konsep Zero Poverty. Bab ini terdiri dari bebebrapa subbab yaitu: Evaluasi kebijakan publik, yang didalamnya mengkaji tentang kebijakan kemiskinan.
Bab 5( Konsep kebijakan publik)
Dalam bab ini penulis membahas masalah- masalah kebijakan publik yang dihadapi pemerintahan sebelum terjadinya reformasi birokrasi, bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu: Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan publik, factor-faktor implementasi kebijakan, pembangunan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, pelayanan terhadap masyarakat, konsep pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia, otonomi daerah, pembinaan terhadap masyarakat, serta dampak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Bab 6( Perumusan Kebijakan Publik)
Dalam bab ini penulis mengkaji perihal masalah dalam merumuskan sebuah kebijakan publik yang dikhususkan pada kebijakan penggunaaan APBD di daerah kota Malang setelah mengalami reformasi otonomi daerah. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu: partisipasi masyarakat dalam perumusan APBD, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan APBD dan reformasi formulasi kebijakan APBD.
Bab 7( Implementasi Reformasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto)
Dalam bab ini penulis mengkaji salah satu kasus yang ada di daerah dalam hal kebijakan pemerintahnya dalam pengelolaan fasilitas masyarakat yaitu, danau limboto yang terletak di provinsi Gorontalo dimana oimplementasi kebijakan pemimpin pada saat itu belum berjalan dengan maksimal. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu: Teori implementasi dan reformasi kebijakan pengelolaan danau limboto,
Bab 8( Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak(TAX AMNESTY)
Dalam bab in penulis mengkaji salah satu hasil dari formulasi kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan presiden Jokowi yitu berupa program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk meningkatkan  kinerja ekonomi. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu: perpajakan, kebijakan perpajakan, maksud dan tujuan Tax Amnesty, Tax Amnesty dan sunset policy, kebijakan reformasi perpajakan, praktik-praktik Tax Amnesty di berbagai Negara, dan perbandingan pengampunan pajak di Indonesia.
Bab 9 ( Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah)
Pada bab ini  penulis mengkaji masalah-masalah yang dihadapi di daerah yaitu kebijakan pembentukan perangkat daerah sebagai yang membantu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah, serta sebagai jembatan dalam interaksi pemerintah dengan institusi lainnya. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu:  pendekatan penataan kelembagaan, aspek- aspek yang dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan dan pembentukan organisasi perangkat daerah.
Bagian 3
Bab 10
Pada bab ini penulis membahas mengenai pelayanan publik dan reformasi birokrasi berdasarkan pedoman undang-undang, Pelayanan Pembuatan Surat akte kelahiran, serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara yang dibahas secara lugas dan terperinci.
Bab 11
Dalam bab ini penulis membahas terkait dengan tugas utama pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa subbab yaitu, hakikat pelayanan publik, implementasi kebijakan pelayanan publik, penerapan kualitas pelayanan publik serta implementasi kebijakan UUD desa, pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bab 12
Dalam bab ini penulis mengkaji tentang reformasi kebijakan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan desa. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu, konsep kerja sama, (partnership), partnership dalam mewujudkan kemandirian desa, partnership antar desa, partnership pemerintah, perguruan tinggi, dan desa serta partnership antara pemerintah, swasta dan desa.
Bagian 4

Dok. penerbit

Bab 13Pada bab ini penulis membahas tentang program-program pemerintah dalam mengatasi kasus kekurangan gizi pada anak. Bagian ini terdiri dari beberapa subbab yaitu, pendekatan partisipasi pemerintah, alternatif kebijakan dan program, akar masalah dan penyebab, analisis model alternatif kebijakan yang dibahas secara terperinci dan lugas.
Bab 14
Pada bab terakhir ini penulis mengambil kajian mengenai reformasi otonomi daerah yang dibahas menurut pengalaman sejarah birokrasi negara kita tentang otonomi daerah. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu, otonomi kepentingan, melebarnya ketimpangan, dan evaluasi kebijakan
Penilaian Isi Buku

1. Kelebihan
Berdasarkan paparan setiap bab yang telah saya bahas secara umum dalam buku ini, menurut saya, buku ini sangat menarik dan merupakan pilihan utama bagi mahasiswa dalam mengkaji berbagai buku tentang ilmu kebijakan publik terkhususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Dosen yang memerlukan rujukan ilmiah,  hal ini tidak terlepas dari penjabaran demi penjabaran oleh ilmuwan sosial yang beragam latar belakangnya,sehingga mengenai masalah " reformasi kebijakan publik' kita sendiri dapat melihatnya dengan "kaca mata berpikir' dari berbagai latar belakang, Selain itu pembahasan demi pembahasan yang terstruktur dalam buku ini tentunya menunjukkan cara berpikir ilmiah dan sistematis ,sehingga diharapkan memudahkan berbagai kalangan pelajar manapun yang ingin mengkaji buku " reformasi Kebijakan Publik" ini dengan beragam alat analisa.

2. Kekurangan
Sulit bagi saya untuk mencari kelemahan dari buku ini, karena menurut pendapat saya buku ini telah sukses mengantarkan berbagai macam pemikiran dari berbagai kalangan universitas untuk bisa memahami apa itu kebijakan publik dari segi teori maupun prateknya. Namun hal yang seharusnya ada dalam buku ini adalah Sejarah perkembangan kebijakan publik sebelum reformasi birokrasi yang menurut saya kurang dari segi kelengkapan isi. dan juga implementasi untuk negara Indonesia di buku ini menjadi alasan yang termarjinalkan yang menjadikan beberapa kekurangan di buku ini dari segi kelengkapan isi.