Istilah Joki Tugas bukanlah hal yang asing di telinga. Apalagi kita sudah pernah mendengar istilah ini sejak ada di bangku sekolah (SMP, SMA sampai kuliah). Belum lagi joki sekarang sudah menjadi jenis pekerjaan yang cukup menjanjikan bagi pemilik atau yang menjalankannya. Contohnya saja untuk menjadi joki karya ilmiah, seseorang perlu merogoh kocek dari 300 ribu hingga 600 ribu. Yang lebih mengejutkan lagi joki ini tidak hanya melayani pembuatan karya ilmiah tapi juga skripsi dan tesis. Mengapa bisnis joki ini begitu subur?
Ada Kebutuhan dan Ada Kepentingan
Beberapa penelitian menyebutkan suburnya jasa joki karena adanya kebutuhan dan kepentingan antara klien dan joki tersebut. Adapun alasan seseorang yang membutuhkan jasa joki tugas ini antara lain: adanya manfaat kemudaan pengerjaan tugas; penggunaan joki yang umum di sekitar klien; dan hasil yang bisa disesuaikan dengan keinginan klien.
Perjokian ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia! Perjokian tugas/ilmiah juga terjadi bahkan di negara-negara maju. Sebuah penelitian dari Universitas Swansea menunjukkan data dari 2014-2018 setidaknya 15,7% dari 31 juta pelajar sekolah tinggi pernah menggunakan jasa joki untuk tugas mereka.
Secara terpisah saya pernah mewawancari salah seorang joki skripsi bernama Siwi (23)-nama samaran-yang baru saja lulus dari salah satu universitas di Jawa Timur. Ia mengaku bahwa dirinya melakukan jasa joki itu sebagai pekerjaan sampingan (freelance) "Sebenarnya banyak sih teman-temanku yang kerja jadi joki buat temen atau kenalannya, termasuk aku juga," kata Siwi melalui pesan instan. "Jasa joki menurutku untungnya menjanjikan. Misal untuk skripsi saja aku bisa dapat 3-4 juta untuk bidang keilmuanku," sambungnya.
Meski begitu ia pun tidak menampik adanya ketakutan dan menyadari dampak dari pekerjaannya.
Lalu, apa dampak nyata dari suburnya industri perjokian itu?
Inkompetansi hingga Budaya Korupsi
Kita sering kali mengatakan "Ih kok koruptor jadi pejabat sih?", tapi kita yang mengatakan justru menggunakan jasa joki untuk tugas-tugas kuliah/sekolah. Pernyataan kita yang membenci koruptor tapi justru melakukan korupsi untuk meluluskan diri dianggap tidak sesuai.
Lho tapi apa hubungannya antara koruptor dan joki?
Rata-rata orang yang menggunakan jasa joki adalah mereka yang tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas; tidak mampu menyerap ilmu yang perlu diaplikasikan pada tugas; sampai yang sederhana adalah rasa malas tapi ingin dapat kredit/nilai. JIka pihak lembaga tidak tahu, bukan tidak mungkin orang yang menggunakan jasa joki bisa lulus dan/atau mendapat nilai yang cukup memuaskan. Tapi pertanyaannya apakah mereka benar-benar memiliki kompetensi pada bidang keilmuannya?
Jika mereka yang tidak kompeten lulus dengan nilai yang "tidak jujur" dan berhasil bekerja sebagai pimpinan di sektor strategis (kesehatan, keuangan, hukum, dan lainnya) maka bukan tidak mungkin mereka akan melegalkan perilaku korupsi. Dari sini kita bisa menarik garis lurus bahwa menyuburkan industri perjokian tugas sama dengan menyuburkan bibit koruptor!