Papua Barat atau biasa dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan Irian Barat, merupakan salah satu wilayah yang tergabung dengan Indonesia, wilayah Irian Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi sengketa atau perebutan anatar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Netherland (Belanda). Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1949 dan keluar dari masa penjajahan, pemerintah mulai memperjuangkan wilayah-wilayah kekuasaan yang dimulai dari Aceh hingga Papua. Namun Papua sendiri merupakan daerah yang berbeda dari daerah lainnya setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan.
Permasalahan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Netherland tidak kunjung menemukan solusi atau titik terang untuk menyelesaikan sengketa mengenai Irian Barat.[1] Beberapa jalur diplomasi telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri sengketa dimulai dari Perjanjian Linggarjati untuk mengatasi sengketa antara pihak Indonesia dengan pihak Netherland yang ditetepkan pada 15 November 1946. Lalu pada 6 Februari 1947, Belanda memiliki niat terselubung untuk memisahkan Irian Barat namun terungkap ketika Belanda membentuk organisasi South Pacific Commission dan memasukan Irian Barat dalam persetujuan tersebut.
Berbagai cara Belanda lakukan untuk tetap menguasai dan memisahkan Irian Barat dari Indonesia. Sejak itu juga, pemerintah Belanda mulai melakukan serangan aksi propaganda untuk meyakinkan dunia Internasioanl bahwa Irian Barat memiliki penduduk yang sangat terbelakang, tingkat kebudayaan rendah, dan tidak memiliki pemerintahannya sendiri.
Beberapa perjanjian juga dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda seperti perjanjian Roem Royen oleh yang dilakukan oleh Indonesia dengan Netherland sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan oleh dewan PBB pada tanggal 28 Januari 1949.
Dari perjanjian Roem Royen kemudian diteruskan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), konferensi ini diikuti oleh beberapa pihak yang bersangkutan mengenai masalah sengketa terhadap irian Barat yaitu Indonesia dan Netherland dan beberapa pihak dari negara lain sebagai penengah terhadap kedua pihak yang bersangkutan.
Pembahasan mengenai masalah irian Barat merupakan pembahasan pertama kali yang dilakukan oleh Konferensi Meja Bundar pada tahun 1945. Hal ini dikarenakan perjanjian ini akan menjadi pemicu permasalahan irian Barat lainnya untuk beberapa tahun ke depan. Terdapat beberapa perbedaan pandangan terhadap isi dari konferensi Meja Bundar, hal ini membuat pemerintah Indonesia berusaha untuk mencari ajaran keluar terhadap permasalahan irian Barat.
Pemerintah Indonesia bersikeras untuk mendapatkan wilayah irian Barat karena pemerintah Indonesia mempunyai alasan mengenai haknya atas irian Barat sedangkan pemerintah Netherland bersikeras untuk mendapatkan wilayah irian Barat karena wilayah tersebut merupakan wilayah dari kekuasaan kolonial yang dilakukan untuk kepentingan penelitian sendiri tidak untuk kepentingan rakyat irian Barat sehingga pemerintah Nederland menganggap bahwa irian Barat tersebut merupakan wilayah yang berbeda dengan wilayah Indonesia yang lainnya.
Perebutan Irian Barat juga di latar belakangi oleh politik nasional Indonesia yang mana Indonesia pada masa itu merupakan negara yang memiliki nasionalisme tinggi. Rakyat Indonesia menginginkan keutuhan wilayah nasional dan menolak penjajahan dalam segala bentuknya, adanya konfrontasi dengan Belanda yang menjadi agenda utama politik luar negeri Indonesia pada masa itu.
Pemerintah Indonesia bertekad untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Sukarno mengutamakan politik "Merdeka atau Mati" yang menekankan pentingnya perjuangan dan kemerdekaan nasional. Lalu adanya dukungan Internasional dari negara-negara berkembang lainnya yang juga menentang penjajahan, serta dukungan dari Uni Soviet kepada Indonesia dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Indonesia juga memperkuat kekuatan militernya untuk mempersiapkan diri menghadapi perang dengan Belanda dan pembentukan pasukan khusus untuk dipersiapkan untuk melakukan operasi militer di Irian Barat.
Pada tahun 1950, kabinet Natsir memulai perundingan (diplomasi) dengan pemerintah Belanda. Namun, perundingan itu gagal, bahkan ketika Belanda secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda pada tahun 1952. Kabinet Sastroamijoyo mencoba melakukan diplomasi internasional, membahas masalah Irian Barat di forum PBB, tetapi tidak berhasil. Pada kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi masalah Irian Barat sebagai masalah antara Indonesia dan Belanda.