Tulisan ini berhubungan dengan wacanan Moratorium CPNS dan Remunerasi dari pemerintah. Moratorium CPNS bertujuan untuk mengurangi jumlah pegawai pemerintahan yang jumlahnya sangat amat besar sehingga membebani anggaran negara dan daerah. Remunerasi bertujuan untuk mensejahterakan PNS di lingkungan pemerintah sehingga mendapatkan kesejahteraan yang layak, sehingga diharapkan tidak ada PNS yang melakukan tindakan penyimpangan berupa KKN dan Pungli dengan dalih tidak mencukupi gaji untuk hidup dan lain-lain.
Sedikit menyalurkan aspirasi teman sekamar, yang mungkin mewakili sebagian perasaan teman-teman yang senasib (jadi CPNS namun tidak puas dengan beberapa hal). Tulisan ini bukan bermaksud menjelek-jelekan predikat PNS atau institusi tertentu tetapi hanya mengkritisi kesiapan pemerintah mengenai rekrutmen CPNS yang jumlahnya besar-besaran di tahun 2010. Pengalaman saya sendiri, menjadi salah satu CPNS di salah satu institusi kementrian yang siap untuk remunerasi beberapa tahun depan, saya kurang puas dengan kinerja institusi saya sendiri. Mulai dari penempatan yang tanpa persetujuan, dengan sedikit pemaksaan memakai tanda tangan diatas materai, berbunyi : Mau ditempatkan dimana saja, dan dengan pemaksaaan jika lulus tes namun mengundurkan diri harus membayar 25 juta rupiah. Sebagai calon CPNS kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir ulang.
Saya sadar banyak sekali orang yang mendambakan diri untuk menjadi PNS, dengan berbagai macam alasan, seperti : mengabdi pada negara, kerjanya santai, gaji tiap bulan dapat (walau mungkin tidak sebanyak swasta), ada uang pensiun, dll. Saya sendiri dulu pernah bermimpi jadi PNS karena saya berpikir bisa mengabdi pada negara lebih nyata, tapi ternyata saya sungguh tidak siap menghadapi kenyataan mengenai masalah penempatan, tidak ada pekerjaan sama sekali serta tidak diikutkan pelatihan sekalipun. Oke, penempatan di luar Jawa saya jalani, karena tidak ada pilihan lain kan?Mau mundur 25 juta mengancam.
Dulu saya mengira dengan penempatan di luar Jawa, saya lebih berguna, lebih banyak pekerjaan daripada di Jawa (sesuai dengan cita-cita saya dulu menjadi PNS Kementrian). Ternyata kenyataan tidak seindah impian, disini sama sekali tidak ada pekerjaan untuk saya, sementara teman-teman saya ada yang sampai malam sekali baru pulang kantor, karena menumpuk pekerjaannya. Ada juga cerita dari seorang teman alumni Institut Teknik yang mumpuni dan terkenal di Indonesia, diapun mengalami nasib yang sama dengan saya, yaitu tidak mendapatkan job description yang jelas, alasannya di unit kerjanya sudah banyak orang. Padahal, teman sesama CPNS di unit lain di kota yang sama sudah diangkat sebagai Koordinator Lapangan dan Asisten Pelaksana. Mungkin jabatan, pekerjaan, dan ikut atau tidaknya seorang CPNS dalam suatu pelatihan tergantung pimpinan. Menurut saya, seharusnya tidak seperti itu, kami diangkat bersamaan, seharusnya kamipun mempunyai hak yang sama. Masalah penggajianpun berbeda perlakuan, sama-sama dari institusi yang sama, CPNS yang ditempatkan di beberapa daerah di luar jawa, sama sekali belum mendapatkan gaji, mulai dari bulan Februari. Oke masalah gaji dikesampingkan dahulu, menjadi PNS merupakan suatu pengabdian, mengabdi pada Negara, jadi gaji merupakan nomor sekian, saya terima alasan itu.
Tetapi menurut saya dengan adanya Reformasi Birokrasi, seharusnya semuanya dirombak, mulai dari perekrutan jumlah awal CPNS, penempatanya, job descriptionnya harus jelas dari awal pengumuman. Bukankan input CPNS yang menentukan seberapa baik lembaga itu nantinya? Sehingga pemerintah tidak buang-buang anggaran, menggaji CPNS yang tidak bekerja apapun, tidak menyumbangkan sesuatu untuk negara. Namun di beberapa unit kerja lain masih butuh tenaga CPNS (pengalaman pribadi saya sendiri, banyak unit kerja di sini yang menawarkan saya pindah dan masuk wilayah unit kerjanya karena mereka kekurangan tenaga. Padahal saya di unit kerja saya sama sekali tidak diberdayakan). Karena di kantor tempat saya bekerja sudah banyak sekali PTT(Pegawai Tidak Tetap/Honorer).
Mereka yang masuk PNS melewati jalur honorer atau PTT kebanyakan berasal dari keluarga salah seorang staf atau kenalan si ini dan si itu. Mereka berharap suatu saat nanti bisa diangkat sebagai PNS tanpa melewati jalur tes. Coba bayangkan bila setiap orang ingin menjadi PNS dengan jalur mudah seperti ini (walaupun harus menunggu bertahun-tahun untuk diangkat), pasti setiap tahun akan terjadi ledakaan jumlah PTT yang menyebabkan anggaran Negara dan daerah membengkak. Beberapa daerah seperti yang telah kita baca di Koran, seperti Sulawesi Selatan dan beberapa daerah di Sumatra dan Jawa telah mengalami kebangkrutan karena APBDnya hanya cukup untuk membayar Pegawai.
Banyak yang beranggapan bahwa tidak ada pekerjaan tiap hari adalah enak, beda dengan irama bekerja di swasta yang dikejar deadline. Namun jika tradisi ini dilakukan terus-menerus bukankah menjadi pemborosan anggaran negara? Saya termasuk orang yang tidak suka jika setiap hari menganggur tidak memberikan manfaat sekecil apapun, oleh karena itu saya mencoba menulis, mengajak merenung dan memotivasi, diri saya sendiri ataupun orang sekitar untuk menjadi bermanfaat dimanapun. Saya juga sadar bahwa mengaggur dapat membuat pikiran tidak jalan dan menimbulkan rasa malas, dan semakin malas. Mungkin lama kelamaan akan timbul pikiran : “Ngapain ke kantor? Tidak ada pekerjaan juga…Mending di rumah tidur..” Wah berbahaya sekali pikiran seperti itu, saya selalu menjaga semangat ke kantor, dan berharap semoga hari ini saya bias memberikan manfaat walaupun sedikit bagi bangsa.
Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan usulan untuk Reformasi Birokrasi berkaitan dengan pengangkatan CPNS, sebagai berikut :
1.Sebelum mengadakan pengangkatan CPNS sebaiknya masing-masing institusi baik kementrian pusat ataupun pemerintah daerah melakukan pendataan yang jelas, jumlah, dan posisi pekerjaanya, termasuk penggajiannyan dan pengaturan rekrutmen yang professional bebas KKN.
2.Setiap calon CPNS seharusnya diberi kesempatan apakah akan terus maju menjadi CPNS ataumemilih untuk mengundurkan diri (tanpa ancaman dendam 25juta).
3.Setiap calon CPNS yang siap untuk menjadi CPNS diberi kesempatan apakah akan setuju dengan penempatannya, jika setuju, seharusnya mereka benar-benar siap dibekali job description yang jelas. Pengalaman saya CPNS dikelompokkan di satu kota terbesar di pulau itu dan disebar lagi di kabupaten di propinsi itu atau propinsi lain, pembagian yang terakhir ini bahkan pimpinanpun tidak memberi masukan atasannya: apakah disitu sudah cukup SDM atau tidak. Akibatnya pimpinan yang mendapatkan “jatah” CPNS baru terkadang tidak siap, karena benar-benar sudah tidak ada pos pekerjaan yang tersisa untuk CPNS itu, akibat tingkat lanjutnya : CPNS itu sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.
4.Setiap calon CPNS seharusnya memiliki hak yang sama untuk merasakan pendidikan dan pelatihan, setidaknya di jadwalkan, sehingga semua CPNS mendapatkan giliran yang sama. Bukankah pengetahuan merupakan hak setiap individu bukan monopoli beberapa orang saja?
Reformasi Birokrasi merupakan suatu gerbang supaya lembaga bebas dari KKN, Reformasi Birokrasi juga merupakan indikator keprofesionalan lembaga, dan Reformasi Birokrasi merupakan pintu masuk agar tercipta SDM professional di lembaga itu. Oleh karena itu tulisan ini sekedar usulan atau masukkan agar tujuan Reformasi Birokrasi tercapai, melalui input CPNS yang baik dan proses pengangkatan serta penempatan pada pos pekerjaan dengan professional.
Dan menurut saya pemerintah seharusnya tidak plin-plan dalam memutuskan apakah akan menjalankan moratorium CPNS atau tidak. Bukan tarik ulur seperti sekarang. Untuk saat ini sepertinya langkah moratorium CPNS tepat untuk dilakukan agar menghentikan dulu jumlah laju pegawai terutama PTT yang jumlahnya 50-70% dari seluruh total pegawai di pemerintahan.
Dan impian saya, jika saya tetap menjadi PNS saya akan berusaha tidak mengikuti arus, walo sulit, saya akan berusaha. Berusaha untuk mengubah sistem yang ada terutama sistem input pegawai. Karena bagaimanapun lembaga yang baik awalnya adalah dari pegawai yang berdedikasi, berkualitas, dan mampu memberikan yang terbaik untuk institusi.