Transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama bagi kelas pekerja dan rakyat kecil. Dalam konteks Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, sistem transportasi publik masih menghadapi berbagai tantangan. Kemacetan, polusi, ketidakseimbangan akses, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai menjadi masalah yang terus menghantui kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dari perspektif Marhaenisme, ideologi yang diperkenalkan oleh Bung Karno, isu transportasi publik bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga masalah sosial dan ekonomi yang menyangkut keadilan bagi rakyat kecil. Marhaenisme menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi "Marhaen", yakni rakyat kecil yang bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Dalam hal ini, akses transportasi publik yang murah, nyaman, dan efisien menjadi hak dasar yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyat, terutama kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kondisi Transportasi Publik Indonesia Saat Ini
Menurut data terbaru dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada tahun 2023, hanya sekitar 18,86% perjalanan di Jakarta yang menggunakan transportasi publik. Dari total 21,75 juta perjalanan harian, hanya sekitar 4 juta perjalanan yang mengandalkan angkutan umum. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor. Ketergantungan pada kendaraan pribadi inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kemacetan parah di ibu kota.
Padahal, di banyak negara maju, penggunaan transportasi publik mencapai lebih dari 50% dari total perjalanan harian. Misalnya, di Tokyo dan Singapura, penggunaan transportasi umum mencapai lebih dari 60% dari total perjalanan harian. Dengan kata lain, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal penggunaan transportasi publik sebagai moda utama mobilitas masyarakatnya.
Meski demikian, survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus--September 2024 menunjukkan bahwa 65% responden menilai transportasi umum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai baik atau sangat baik. Namun, apresiasi ini tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam memastikan transportasi publik yang lebih inklusif, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ketimpangan Akses dan Beban Rakyat Kecil
Salah satu persoalan utama dalam sistem transportasi publik Indonesia adalah ketimpangan akses. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mungkin telah memiliki sistem transportasi massal seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL Commuter Line. Namun, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Banyak wilayah di Indonesia yang masih minim layanan transportasi publik yang terjangkau dan andal.
Di berbagai daerah, angkutan umum seperti angkot dan bus kota masih menjadi pilihan utama, tetapi sering kali dalam kondisi yang tidak layak, tidak aman, dan tidak terjadwal dengan baik. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpaksa menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama, meskipun berisiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, tingginya biaya transportasi publik juga menjadi masalah bagi rakyat kecil. Misalnya, bagi pekerja harian dengan upah rendah, pengeluaran untuk transportasi dapat mencapai 20-30% dari total pendapatan mereka. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memberikan subsidi besar untuk transportasi publik, Indonesia masih tertinggal dalam hal memberikan akses transportasi yang terjangkau bagi rakyatnya.