Ayman Odeh, pemimpin aliansi politik Arab-Israel Joint List, kembali menjadi sorotan publik dengan retorika kerasnya yang menentang kebijakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Dalam sidang Knesset baru-baru ini, Odeh dengan berani menyebut Netanyahu sebagai "pembunuh perdamaian selama tiga dekade terakhir," sebuah pernyataan yang memicu keributan hingga ia dikeluarkan dari forum tersebut. Kritik ini mencerminkan upayanya untuk terus menyuarakan ketidakadilan yang dialami komunitas Arab Israel, sekaligus mengungkap ketegangan mendalam dalam politik Israel.
Profil Ayman Odeh dan Konteks Politiknya
Sebagai salah satu pemimpin politik paling vokal dari komunitas Arab di Israel, Ayman Odeh dikenal dengan pandangan-pandangannya yang progresif. Ia lahir di kota Haifa, dan latar belakangnya sebagai warga Arab Israel yang menghadapi diskriminasi sistemik mendorongnya untuk terjun ke dunia politik. Odeh pertama kali terpilih menjadi anggota Knesset pada 2015 sebagai bagian dari koalisi Joint List, yang mewakili suara komunitas Arab Israel serta memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan.
Di bawah kepemimpinannya, Joint List menjadi aliansi yang signifikan dalam politik Israel, terutama di tengah meningkatnya polarisasi. Partai ini tidak hanya menyoroti masalah-masalah internal warga Arab Israel, seperti diskriminasi dalam pendidikan, perumahan, dan layanan publik, tetapi juga menyerukan penghentian pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Kritik Terhadap Netanyahu dan Kebijakan Pemerintah
Odeh telah lama menjadi kritikus tajam terhadap Benjamin Netanyahu, yang dianggapnya sebagai simbol status quo dalam konflik Israel-Palestina. Dalam salah satu pidato terbarunya di Knesset, ia menuduh Netanyahu telah memimpin kebijakan yang sistematis mengabaikan hak-hak warga Arab dan mendorong kebijakan kolonialisme di wilayah Palestina. Pernyataannya datang di tengah laporan bahwa tahun 2024 menjadi salah satu tahun paling mematikan di wilayah Palestina, dengan lebih dari 1.000 korban jiwa yang mayoritas adalah warga sipil, menurut organisasi HAM internasional.
Di sisi lain, kebijakan pemerintahan Netanyahu, seperti perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat dan penerapan undang-undang kontroversial Nation-State Law yang mengukuhkan Israel sebagai negara Yahudi, menjadi dasar kritik Odeh. Ia menilai undang-undang ini sebagai bentuk diskriminasi terang-terangan terhadap warga Arab yang mencakup sekitar 20% populasi Israel.
Dukungan dan Kontroversi
Kritik tajam Odeh tidak hanya menarik perhatian di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Banyak aktivis HAM global dan organisasi internasional memuji keberaniannya untuk berbicara melawan kebijakan diskriminatif. Namun, di sisi lain, pendekatannya sering kali dianggap terlalu radikal oleh kelompok konservatif Yahudi. Bahkan, di dalam Knesset, ia sering kali diinterupsi oleh rekan-rekan politiknya yang tidak sepakat dengan pandangan-pandangannya.
Bagi komunitas Arab Israel, Odeh dianggap sebagai suara pembela yang jarang mereka temui di politik arus utama. Ia tidak hanya memperjuangkan hak-hak komunitasnya tetapi juga menyerukan persatuan lintas etnis antara warga Arab dan Yahudi yang progresif. Namun, perjuangannya menghadapi tantangan besar mengingat dominasi partai-partai konservatif di pemerintahan dan tingginya tingkat polarisasi politik di Israel.