Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia, pilihan untuk mendukung "kotak kosong" menjadi fenomena yang semakin sering ditemui. Dukungan ini, meski dianggap kontroversial, bukanlah bentuk ujaran kebencian. Sebaliknya, mendukung kotak kosong adalah ekspresi politik yang sah, yang mencerminkan kritik terhadap calon tunggal atau ketidakpuasan masyarakat atas opsi yang tersedia. Sebagai sebuah bentuk partisipasi politik, dukungan terhadap kotak kosong memberikan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif.
Kenapa Dukungan Terhadap Kotak Kosong Muncul?
Fenomena calon tunggal yang meningkat di berbagai Pilkada di Indonesia memunculkan kekhawatiran tentang kualitas demokrasi di tingkat daerah. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada 2020 mencatat rekor dengan 25 daerah memiliki calon tunggal, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pilkada 2024 berpotensi mengalami hal serupa jika partai-partai politik tidak menawarkan lebih banyak calon alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat.
Banyaknya calon tunggal dalam Pilkada menunjukkan rendahnya kompetisi politik dan minimnya alternatif yang tersedia bagi masyarakat. Dalam situasi ini, mendukung kotak kosong menjadi bentuk protes politik yang menyampaikan pesan bahwa masyarakat menuntut adanya lebih dari satu pilihan. Hal ini merupakan wujud ketidakpuasan atas proses pencalonan yang dianggap tidak memberikan kebebasan bagi warga untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili mereka.
Hak Demokrasi untuk Menolak Opsi yang Ada
Dukungan terhadap kotak kosong sering disalahartikan sebagai upaya destruktif atau bahkan dianggap ujaran kebencian terhadap calon yang ada. Padahal, mendukung kotak kosong adalah bagian dari hak demokratis warga untuk menunjukkan sikapnya. Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak hanya diberi hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk tidak memilih, terutama ketika tidak ada calon yang sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Mendukung kotak kosong memungkinkan warga menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem politik dan meminta perubahan yang lebih baik.
KPU pun pada akhirnya bisa mengakui kotak kosong sebagai pilihan yang sah di daerah dengan calon tunggal. Bahkan, jika kotak kosong menang, pemilihan akan diulang, dan hal ini memberikan kesempatan bagi calon baru untuk muncul dan memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian, kotak kosong adalah pilihan yang sah yang diakui oleh undang-undang dan bukanlah bentuk aksi anti-demokrasi.
Bukan Ujaran Kebencian, Melainkan Kritik Konstruktif
Seringkali, para pendukung kotak kosong dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap calon tunggal. Namun, asumsi ini tidak sepenuhnya benar. Mendukung kotak kosong pada dasarnya adalah ekspresi kekecewaan, bukan serangan pribadi atau upaya menjatuhkan calon tunggal. Dalam konteks ini, mendukung kotak kosong lebih tepat disebut sebagai bentuk kritik konstruktif. Sikap ini bukan untuk memusuhi calon tertentu secara personal, melainkan menekankan perlunya sistem politik yang lebih kompetitif dan inklusif, yang memberi masyarakat lebih banyak pilihan untuk memilih pemimpin yang kompeten.
Menganggap dukungan terhadap kotak kosong sebagai ujaran kebencian menunjukkan pemahaman yang sempit terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Demokrasi yang sehat seharusnya mampu menerima kritik dan beragam bentuk partisipasi, termasuk ketika masyarakat menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap calon tunggal melalui pilihan kotak kosong. Dengan demikian, mendukung kotak kosong tidak melanggar etika demokrasi, melainkan memperkuatnya dengan cara menekankan pentingnya representasi dan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat.