Pandemic Covid19 di seluruh Dunia membuat Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah kebijakan strategis di pelbagai sektor dengan tujuan guna melindungi segenap masyarakatnya dari penularan virus tersebut.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan aturan bernomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sejak surat edaran diberlakukan kegiatan pemerintahan dilakukan dirumah, kecuali pelayanan teknis yang masih dilakukan langsung dengan cara mengikuti protokol kesehatan.
Begitupun dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjend PAS) dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana (Napi) dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.
Napi yang sedang menjalani program Asimilasi di Rumah dan program Integrasi berupa PB/CB/CMB status hukumnya masih melekat dan tidak berkurang satu haripun. Mereka masih memiliki kewajiban hukum menjalankan sisa hukumannya dengan cara melaksanakan lapor diri dan menjalankan bimbingan pada Balai Pemasyarakatan tempat mereka menjalani program. Pada masa pandemic covid19 ini pelaksanaan lapor diri dan bimbingan dialihkan dari pertemuan langsung menjadi pertemuan virtual.
Balai Pemasyarakatan sebagai pihak yang diamanati Undang-Undang untuk menangani Klien Pemasyarakatan dituntut untuk tetap mengentaskan tugas dan fungsi dalam situasi apapun. Sejumlah langkah ditempuh agar tugas tetap berjalan namun Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan juga tetap selamat saat melaksanakan tugas.
Pola pelayanan melalui virtual memiliki alasan yang kuat yaitu masih meningkatnya penyebaran covid 19 yang masih menunjukan peningkatan. Data penyebaran covid19 sebagaimana yang dikutip dari portal gugus tugas penanganan covid19 bahwa saat ini penyebaran kasus sudah mencapai 218.38 kasus. Angka tersebut kemungkinan terus bertambah pada hari berikutnya.
Pelayanan pendampingan, litmas, pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan secara virtual oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan selama ini menggunakan paket data pribadi PK/APK itu sendiri atau paket data milik Klien. Dalam satu bulan PK harus mengeluarkan biaya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk membeli paket data .
Jumlah biaya tersebut berasal dari hitungan bahwa satu orang PK minimal menangani 30 (tiga puluh) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang Klien Pemasyarakatan, dengan demikian jika setiap PK berbicara dengan Klien memakan waktu sekitar 15 menit maka dikalikan jumlah klien yang ada dikalikan lagi dengan jumlah hari dalam satu bulan. Beban PK menanggung paket data bisa saja bertambah seiring masih berjalannya kebijakan program integrasi dan program asimilasi di rumah terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selama masa pandemic covid19.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofussing Anggaran, Recofussing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) ;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.01.PK.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi Balai Pemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Maksud dan Tujuan