Malang---Dekan FKIP UMM, Dr. Trisakti Handayani, M.M. menggelar acara Ngobrol Bareng (NGOBAR) bersama Rektor UMM, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, 3 Kepala Dinas Pendidikan Malang Raya, dan Prof. Dr. Ignas DA Sutapa, Direktur APCS-UNESCO, Selasa (01/08/2023). Acara dihadiri oleh Wakil Dekan 1, 2 dan 3, Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan FKIP UMM serta tim Pusat Kajian dan Studi Pendidikan (PKSK) FKIP UMM.
Di tengah pemandangan dengan nuansa malam yang indah di Rooftop Hotel Rayz UMM, NGOBAR berlangsung sangat hangat dan produktif. Acara NGOBAR itu sendiri merupakan rangkaian dari tiga agenda kemitraan FKIP, dimulai dengan kuliah tamu kebutuhan guru, permasalahan dan penyediaannya dengan nara sumber kepala dinas pendidikan Malang Raya pada tanggal 10 Juli 2023. Kemudian dilanjutkan dengan acara Ngobar (Ngobrol Bareng) bersama 3 Kepala Dinas, Rektor UMM dan Direktur APCS- UNESCO pada hari Selasa, 1 Agustus 2023. Acara puncaknya adalah penandatanganan MoU antara FKIP dengan 66 sekolah mitra yang dijadwalkan pada tanggal 7 Agustus 2023.
Dekan FKIP UMM, Dr. Trisakti Handayani, M.M menyatakan bahwa NGOBAR dan rangkaian kegiatan yang menyertainya, merupakan agenda penting FKIP dalam rangka menguatkan peran FKIP dalam menggeluti problematika pendidikan dan menyumbangkan solusinya secara kolaboratif bersama dinas pendidikan Malang Raya.
Mengawali diskusi, Prof. Ignas DA Sutapa, M.Sc., menyampaikan bahwa berdassar capaian SDG Indonesia saat ini berada di urutan 65 dari 200 negara anggota. Posisi ini sudah meningkat dari tahun 2015 dimana saat itu Indonesia berada di posisi 70. Banyak aspek penting dari komponen SDGs yang perlu diacu sebagai referensi dalam membangun dunia pendidikan kususnya, seperti kualitas pendidikan, kesetaraan, pendidikan (gratis) untuk semua, dan lain lainnya. Pada sesi diskusi beliau ikut memberikan pandangan yang kritis terhadap permasalahan pendidikan di daerah yang telah diungkap secara factual dari para kepala dinas. Beliau menyatakan bahwa permasalahan serupa ini dijumpai di berbagai negara. Oleh karena itu UNESCO memberikan rekomendasi melalui kebijakan SDGs per 10 tahun sebagai rambu rambu untuk mengatasi masalah pendidikan yang muncul.
"Setiap daerah bersinergi dan menjalin komunikasi untuk belajar bersama mengatasi masalah yang ada. Keterlibatan PT tentu akan sangat menguntungkan setiap daerah dalam mengatasi masalah yang ada. PT memiliki kompetensi karena didukung dengan tersedianya pakar dalam berbagai bidang," tandasnya.
Diskusi dilanjutkan dengan penyampaian problematika pendidikan di wilayah Malang raya oleh ketiga kepala dinas. Dr. Suwadji, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 23 Kecamatan sebagian besar berciri pedesaan memiliki masalah pendidikan yag cukup kompleks, mulai dari rendahnya angka partisipasi kasar yang rendah, kualitas guru yang belum idial sampai dengan sarana prasarana yang belum memenuhi harapan. Kabupaten Malang merasa tertinggal dalam pencapaian kualitas pendidikan bila dibandingkan dengan Malang Kota. Permasalahan pendidikan di Kabupaten Malang yang mengemuka saat ini meliputi PPDB Zonasi, penyediaan guru yang belum terpenuhi, angka putus sekolah yang tinggi, kurangnya sarana prasarana, dukungan anggaran yang terbatas dan kualitas pembelajaran yang masih rendah. Kabupaten Malang memiliki sekolah yang cukup banyak, demikian pula dengan jumlah siswa, jumlah guru dan kompleksitas permasalahan yang menyertainya. Oleh karena itu membutuhkan kerjasama dngan berbagai pihak untuk menyelesaaikannya, termasuk dengan perguran tinggi seperti UMM.
Suwarjono, SE, M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, menyampaikan bahwa permasalahan pendidikan di Kota Malang cukup kompleks. Akan tetapi, sampai saat ini relatif terkendali. Itulah sebabnya Kota Malang memiliki reputasi pendidikan yang cukup prestis, karena berada di urutan nomor satu se-Jawa Timur. "Namun, bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada, dan dinas pendidikan selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memanfaatkan semua potensi masyarakat pendidikan yang ada," katanya.
Dr. Enny Rachyuningsih, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu tidak ketinggalan menyampaikan permasalahan pendidikan di wilayah kerjanya. Menurutnya, masalah prioritas yang terjadi meliputi pemerataan pendidikan, kualitas guru, pemenuhan sarana prasarana dan pendanaan yang terbatas. Masalah ini perlu segera ditangani dengan memanfaatkan semua potensi yang ada bersama masyarakat.
Ngobrol bareng malam itu dikritisi oleh ketu PKSK, Dr. Hartono yang mempertanyakan kesungguhan pemerintah melalui dinas pendidikan dalam menyediakan beaya, yang seecara politis di tingkat pusat telah disetujui sebesar 20% dari total anggaran daerah. Bahwa pendidikan adalah investasi bagi bangsa, akan tetapi kenyataannya pemerintah tidak secara penuh mengimplementasikan kebijakan anggaran tersebut. Seenap kepala dinas pun memberikan konfirmasi tentang praktek penganggaran pendidikan yang kenyataannya tidak mampu mewujudkan idealisme sebagaimana yang telah disepakati melalui peraturan yang ada.
Sebagai puncak ngobrol, dekan FKIP UMM memberikan closing statemen tentang pentingnya kolaborasi dengan UMM. "Kolaborasi seperti ini penting untuk menganalisis masalah, merencanakan solusi dan melaksanakan aksi penyelesaian masalah secara kolaboratif. NGOBAR ini diakhiri dengan kesepakatan untuk bersinergi dan berkolaborasi mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Malang Raya dengan FKIP UMM sebagai partner strategisnya," tegas Trisakti.