Tuduhan Partai Demokrat Akan Ada "Kudeta", Caper Belaka?

Ada kabar yang membuat isu politik di Indonesia kini menghangat. Partai Demokrat menengarai ada pengambilalihan tampuk pimpinannya. Dalam pemerintahan istilah ini biasanya disebut kudeta. 

Apakah Demokrat memanfaatkan momen ini berbarengan dengan kisruh politik di negeri tetangga? Seperti kita ketahui bahwa babak baru krisis politik di Myanmar terjadi dengan militer melakukan kudeta dan menangkapi para pemimpin sipil. Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint ditangkap dalam penyerbuan yang berlangsung di pagi buta.

Dilansir kompas.com Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut ada pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya pengambilalihan kursi ketua umum Partai Demokrat secara paksa. AHY mengatakan, orang tersebut juga berada di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo. 

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Penulis mengaitkan dua peristiwa yang berbeda karena yakin bahwa ini merupakan momen yang pas untuk mengangkat sebuah isu. Komunikasi politik partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini sebetulnya acap terjadi. 

SBY biasanya memposisikan sebagai "korban" dimana hal itu diharapkan mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan komunikasi cari perhatian alias caper ini nyatanya sering efektif, termasuk kali pertama SBY berseteru dengan Megawati Soekarnoputri beberapa belas tahun silam.

Namun apakah caper kali ini yang dilakukan AHY akan juga efektif mencuri perhatian masyarakat? Nampaknya tidak demikian. Situasi kini sudah berbeda. Masyarakat pun sudah paham komunikasi politik ala Partai Demokrat ini. Tuduhan atau dugaan Partai Demokrat kali ini juga tidak benar-benar bulat. 

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam permasalahan ini," kata AHY dikutip dari kompas.com

Keragu-raguan dengan menyurati Presiden Joko Widodo, tentu menjadi tanda tanya besar pula. Sebab jika hasil temuan AHY tersebut masih mentah, kenapa pula mesti sampai ia umumkan ke masyarakat luas. Atau apakah ini hanya cek ombak belaka untuk melihat respon masyarakat terhadap Partai Demokrat? Bisa jadi demikian.