[/caption]
Dari detik.com saya membaca sebuah berita yang berjudul "30% Perusahaan di Batam Ingin Hengkang ke Malaysia dan Vietnam". sepertinya ini kabar buruk bagi pemerintah karena bisa saja ada rasionalisasi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan dimaksud. Mengutip dari detik.com yaitu
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Nuryanto, mengatakan saat ini sekitar 30% perusahaan ingin keluar dari Batam. Rencananya, perusahaan-perusahaan tersebut ingin hengkang ke Malaysia dan Vietnam.
Alasan mereka ingin keluar dari Batam karena tidak kompetitif, dan kebetulan ada negara lain seperti Malaysia dan Vietnam yang menawarkan kondisi lebih baik.
"30% ingin keluar. Ada negara lain yang lebih baik manajemennya, kita tahu Malaysia menawarkan yang lebih baik, Vietnam lebih baik," ujar Naryanto usai rapat tentang FTZ Batam di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (19/2/2016).
Naryanto mengatakan, perusahaan yang ingin keluar dari Batam antara lain bergerak di sektor otomotif dan elektronik. Namun, Naryanto mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah perusahaan yang ingin keluar itu.
Dia menambahkan, pemerintah sedang berusaha memperbaiki manajemen di Batam. Seperti diketahui, saat ini pemerintah sedang berusaha memperbaiki masalah dualisme pengelolaan Free Trade Zone atau Kawasan Perdagangan bebas di Batam.
"Mudah-mudahan dengan pembenahan manajemen ini mereka mengurungkan niatnya (keluar dari Batam)," ujar Naryanto
(hns/drk)
Ini merupakan ancaman yang harus segera diatasi, karena kalau tidak akan menimbulkan dampak kurang baik bagi indikator makro ekonomi yaitu meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun lalu (Februari 2014-Februari 2015) jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga total mencapai 7,45 juta orang. Perlunya akselerasi dampak dari paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sekiranya dapat bersabar dan akhirnya memperoleh harapannya untuk terus barada di Indonesia.
Disamping itu perlu juga peranan sektor perbankan mendukung dan sekaligus menerapkan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Sekali lagi menguti berita dari detik.com yaitu
Jakarta -Tak lama lagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan paket insentif bagi bank-bank yang mampu memperbaiki efisiensinya, baik di sisi overhead dan margin keuntungan, serta risk premium (NPL).