Meragukan Komitmen dan Ketegasan Politik SBY

Dengan muka berseri-seri Panglima Tinggi Bakrie Group atau yang lebih akrab disapa Ical keluar dari Istana Presiden menuju mobil pribadinya. Kedatangan Ical ke Istana Presiden terkait perihal pembahasan keadaan di Sekretaris Gabungan Koalisi (Setgab Koalisi) akhir-akhir ini.

Akan tetapi menurut pandangan saya, Istana Kepresiden adalah milik bangsa Indonesia serta penggunaannya pun diperuntukkan bagi kepentingan bangsa Indonesia, dengan melakukan komunikasi politik di Istana Kepresidenan apakah dilakukan untuk kepentingan bangsa atau hanya kepentingan sebagian kelompok saja dalam hal ini partai koalisi. Mari kita pikirkan bersama saudaraku sebangsa dan setanah air.

Seperti telah diketahui oleh publik bahwa Setgab Koalisi tengah mengalami goncangan stabilitas antar partai yang terhimpun di dalamnya. Oleh karena itu kehadiran Ical di Istana Presiden memiliki dua kapasitas siang itu, yang pertama Ical sebagai Ketua Pelaksana Harian Setgab Koalisi dan yang kedua sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Akan tetapi publik lebih menunjukkan sorotannya lebih kepada kapasitas Ical sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selain PKS, Partai Golkar pun termasuk partai yang terancam akan terdepak dalam komposisi Setgab Koalisi serta akan mengalami efek domino dalam rantai kekuasaan.

Namun SBY rupanya mengambil sikap lain, walaupun Partai Golkar telah berkali-kali tak menunjukkan perilaku layaknya partai koalisi yang mendukung pemerintahan presidensiil yang dipimpin oleh SBY, akan tetapi SBY masih mempertahankan Partai Golkar dalam komposisi partai yang mendukung pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini.

Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya (perihal ketergantungan SBY terhadap Partai Golkar) bahwa ketergantungan SBY terhadap Partai Golkar masih tinggi, selain karena hitung-hitungan persentase suara di parlemen Partai Gollkar pun memiliki Resources SDM yang mumpuni belum lagi kematangan elit-elit Partai Golkar yang masih memiliki pengaruh di perpolitikan Indonesia saat ini.

Maklum Partai Golkar terbilang partai senior dalam perpolitikan Indonesia, partai yang kenyang dengan kekuasaan seperti yang diucapkan Ical dalam forum pertemuan DPP Partai Golkar seluruh Indonesia. Dengan muka berseri yang ditunjukkan oelh Ical, publik dengan mudah dapat menerka bahwa Partai Golkar akan tetap berada dalam koalisi, sementara tak lama berselang PKS dapat dipastikan juga masih bergabung dengan koalisi, hal ini mungkin saja disebabkan kedekatan historis SBY dengan PKS serta lemahnya bargaining Gerindra untuk masuk dalam jaringan koalisi yang dibangun oleh SBY. Kepastian masih atau keluarnya PKS dalam koalisi tak dapat diduga semudah Partai Golkar, karena PKS melakukan komunikasi politik secara diam-diam. Hal yang pernah terekam oleh media, hanyalah pertemuan SBY dengan ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Hilmi di bandung. Selebihnya media tak pernah mendeteksi komunikasi politik yang dilakukan oleh PKS.

Kini publik pun tengah menantikan bentuk kongkrit politik akomodatif yang menjadi ciri khas SBY, selain itu, elite politik yang berada dalam koalisi tengah berupaya memperbaiki sistem dan mekanisme dalam tubuh koalisi. Hal ini terbukti dengan menegoisasikan ulang deal politik dengan Partai Golkar dan PKS, dan sebaiknya rakyat jangan terlalu berharap pada deal politiik baru ini. Karena deal politik tersebut masih berasaskan bagaimana mempertahankan kekuasaan yang tengah dikendalikannya bukan berasaskan bagaimana memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat.

Menurut saya ada sebuah kekurangan paling mendasar yang terdapat dalam sistem koalisi yang tengah di kelola oleh SBY dan Partai Demokrat yaitu kurangnya intensitas komunikasi politik yang dilakukan oleh SBY secara eksekutif dan Partai Demokrat secara Legislatif di internal Setgab Koalisi. Jika saja kebijakan-kebijakan SBY di pemerintahan, diawali dengan proses dialektika yang dilakukan di dalam Setgab Koalisi maka pengawalan kebijakan di dalam parlemen pun akan memiliki kesinergisan. Kemudian terkait reshufle yang digadang-gadang akan menjadi langkah berikutnya, seharusnya reshufle dilakukan berdasarkan kinerja keprofesionalan dan produktivas seorang menteri. Entah menteri tersebut berasal dari Partai Politik ataupun Non-Partai Politik, jika hal itu bisa dijalankan oelh SBY maka tak perlu ada lagi menteri yang harus dikorbankan untuk kepentingan politik.