Lagi... dan lagi...
Ini bukan judul lagu dari Andra and The Backbone. Tapi lagi dan lagi adalah kesalahpahaman dan ketidakharmonisan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan SKPD atau PD yang ada di DKI Jakarta. Belum lama peristiwa yang terjadi dengan pihak PD Dharma jaya, muncul lagi kasus baru. Kali ini Pak Anies bentrok dengan pihak Satpol PP terkait penutupan kegiatan usaha Alexis.
Peristiwa ini berawal dari surat edaran yang memiliki kop surat Satuan Polisi Pamong Praja kepada aparat kepolisian. Surat tersebut tersebar di publik lewat media sosial, hingga dimunculkan lewat media informasi. Isinya adalah koordinasi pihak Satpol PP dengan Kepolisian dalam menutup tempat usaha Alexis pada Kamis, 22 Maret 2018. Penutupan direncanakan akan dilakukan pada pukul 16.00 WIB dengan mengerahkan 325 personel gabungan Satpol PP DKI Jakarta dan Kepolisian. Waka Satpol PP DKI Jakarta, Hidayatullah bahkan mengatakan bahwa anggotanya telah bersiap-siap sejak pukul 11.00 WIB (Kompas.com).
Akan tetapi, ketika ditanya wartawan mengenai penutupan Alexis, Anies kaget dan mengatakan tidak akan melakukan penutupan Alexis hari itu. Dia membenarkan adanya rencana penutupan, tapi tidak dengan cara mengerahkan 325 personel gabungan Satpol PP dan Polisi. Menurut pengakuan Anies, dia telah memerintahkan anak buahnya sejak tengah malam untuk menghentikan semua proses penutupan Alexis, karena tidak ingin menggunakan cara penutupan secara paksa seperti itu. (cnnindonesia.com) Anies memilih untuk menggunakan cara baru yang masih perlu pematangan terlebih dahulu. Bocornya surat ke publik bagi Anies merupakan tindakan indisipliner bawahannya dan akan diberi teguran (liputan6.com).
Ada apa ini sebenarnya? Sebelumnya info yang kurang jelas dan kesalahpahaman menyebabkan mundurnya Dirut PD Dharma Jaya. Sampai-sampai dibilang permasalahannya hanyalah kurangnya komunikasi Dirut PD Dharma Jaya dengan SKPD terkait. Sekarang, yang terjadi adalah miskomunikasi penutupan Alexis dengan Satpol PP. Eksekusi yang seharusnya tidak terjadi hari Kamis, dianggap pihak Satpol PP tetap dilakukan sehingga mereka telah bersiaga sejak tengah hari. Kasus kesalahpahaman dan ketidakharmonisan ini jika hanya terjadi sekali, mungkin tidak menjadi pertanyaan. Tapi, ketika kedua kali terjadi, di situ ada pertanyaan.
Bagaimana sebenarnya Gubernur DKI mengkomunikasikan arahan kepada bawahannya? Kedua pihak yang mengalami miskomunikasi baik dari PD Dharma Jaya maupun Satpol PP memiliki dua kesamaan. Mereka sama-sama menjadi pihak yang disalahkan. Mungkin ada baiknya, komunikasi dengan tiap pihak terkait benar-benar lugas. Agar tidak lagi terjadi miskomunikasi seperti ini. Ini sudah dua kali pak, kalau terjadi hingga tiga kali, pihak yang perlu disalahkan dan diberi teguran itu bisa berbalik ke Anda.
