Langkah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih menjadi perdebatan. Berbagai analisa dan argumen seputar mekanisme pengucuran dana desa 1 miliar yang menjadi amanat UU tersebut, terus mengemuka. Sejumlah pengamat menyangsikan akan kesiapan sumber daya manusia (SDM) terutama di tingkat desa. Sebagian lain bahkan berani bersinyalemen kalau bakal banyak pejabat desa masuk penjara lantaran ketidaksiapan soal SDM ini.
Saya mendengar, pemerintahan baru akan melakukan langkah-langkah penyiapan SDM. Diantaranya dengan memberikan pembekalan pengelolaan keuangan kepada pemerintahan desa. Ini mungkin membutuhkan waktu. Tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyiapkan SDM hampir 73 ribu desa di Indonesia. Berikut saya uraikan sekilas model koordinasi Balai Bedah Desa. Model ini merupakan turunan dari implementasi Program Bedah Desa Terpadu yang sempat saya ikuti pilot project-nya tiga tahun terakhir. Saya berpikiran, ini bisa menjadi gambaran alternatif lain yang akan memperkaya wacana persiapan implementasi Undang-Undang Desa.
_______________
Balai Bedah Desa beda dengan Balai Desa. Balai Desa adalah kantor pemerintah desa. Disebut balai karena kantor desa biasanya bersifat terbuka. Selain sebagai tempat tata kelola pemerintahan desa, tempat pelayanan administrasi desa, balai desa juga menjadi pusat pengambilan kebijakan, pusat bertemunya warga desa untuk melaksanakan permusyawaratan-permusyawaratan seputar permasalahan desa yang berkembang.
Balai Bedah Desa merupakan lembaga non-struktural. Artinya tidak bergaris langsung dengan struktur Pemerintah Desa. Balai Bedah Desa bertanggungjawab pada pelaksanaaan pembangunan desa terpadu. Tugasnya melaksanakan fungsi manajemen kelembagaan. Sruktur pengelola Balai Bedah Desa diisi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, yang dibentuk untuk melakukan bidang-bidang kerja mulai dari pengelolaan informasi, pengembangan inovasi, kewirausahaan, dan secara khusus memayungi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait pelaksanaan program Bedah Desa.
Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya berkordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk mensinergikan program-program dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan Struktur Kelembagaan Balai Bedah Desa. Untuk menjamin kelancaraan tugasnya, mereka disupervisi dan diawasi oleh Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu yang secara ad-hoc dibentuk di tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk memperkuat peran dan fungsinya, tim ini dibantu dengan pembentukan kelembagaan lain yang disebut Forum Bedah Desa. Forum ini merupakan forum multi stakeholders yang terdiri dari kalangan swasta. Dukungan pihak swasta cukup penting dalam mensukseskan pelaksanaan Program bedah Desa.
Balai Bedah Desa dibentuk dan dijalankan di beberapa titik kawasan yang menjadi target pengentasan daerah tertinggal. Sejak 2010 lalu, melalui Program Bedah Desa Terpadu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, struktur kerja Balai Bedah Desa telah banyak membantu suksesi percepatan pembangunan daerah tertinggal dimana desa sebagai fokusnya.
Sebagai gambaran saya ambil contoh pelaksanaan konsep Balai Bedah Desa di Desa Dulan Pokpok, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 398 ha, dengan areal pemukiman seluas 49,9 ha, areal persawahan 38 ha, pertanian, 225 ha, dan perkebunan 13 ha. Desa ini tidak berada dalam satu titik memungkinkan warganya saling berinteraksi secara mudah seperti halnya kebanyakan desa di pulau Jawa. Desa Dulan Pokpok terbagi dalam delapan lingkungan komunitas warga desa dengan total jumlah penduduk sebanyak 2.267 jiwa.
Sebagian besar warga Desa Dulan Pokpok bermata pencaharian sebagai petani, baik petani kakao, jagung, dan lainnya. Desa ini merupakan salah satu desa dari sekian desa tertinggal yang mendapat intervensi Program Bedah Desa Terpadu. Beberapa item program yang digulirkan antara lain pembangunan infrastruktur desa, listrik masuk desa, warung informasi masyarakat, pasar desa, dan jalan poros desa. Diluar itu, Desa Dulan Pokpok juga memperoleh program bantuan langsung sebesar Rp 850 juta untuk pembangunan gudang industri kecil pengolahan pala. Pala adalah komoditas unggulan Desa Dulan Pokpok.
Semua item program yang digulirkan itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya secara kelembagaan dilakukan melalui Balai Bedah Desa. Melalui forum musyawarah di Balai Bedah Desa inilah masterplan pembangunan desa dibahas, disepakati, dan kemudian dijalankan bersama.
Sekarang kabarnya Desa Dulan Pokpok sudah jauh lebih maju. Dengan infrastruktur dasar dan penunjang sarana desa yang sudah dibangun, kegiatan ekonomi warga desa menjadi terbantu. Suasana desa juga lebih terang di malam hari, karena instalasi listrik tenaga solar cell yang dipasang memungkinkan setiap warga memanfaatkan tenaga listrik dengan skala lebih besar di kediaman masing-masing. Jika sebelumnya pala hasil pertanian warga setempat hanya dimanfaatkan bijinya sebagai rempat-rempah, setelah adanya gudang industri pengolahan pala, kulit pala pun kini sudah bisa dimanfaatkan menjadi bahan makanan olahan seperti manisan, kecap, dan minyak atsiri.
Balai Bedah Desa sebenarnya hanyalah instrumen kecil pembangunan desa yang memungkinkan program pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien. Kerjanya bahkan tidak selalu membutuhkan tempat, waktu, bahkan anggaran operasional khusus. Untuk membahas ruas jalan mana yang diprioritaskan dalam program pengaspalan jalan misalnya, warga bisa berembug memanfaatkan pertemuan rutin di Balai Desa. Untuk membahas dimana sebuah pabrik industri pengolahan hasil pertanian akan dibangun, pokja kelompok tani cukup mencari tempat yang asri di bawah pohon di ladang untuk berembug dengan para anggotanya.