Sebagai ibu sebenarnya sedih dan khawatir ketika melihat anak yang belum paham suatu materi pelajaran sekolah tetapi tetap harus lanjut ke materi selanjutnya. Saya sebagai ibu dan juga pekerja tentunya tidak punya banyak waktu untuk selalu mendampingi anak saat proses belajar ataupun sekedar mengerjakan PR dari sekolah. Apalagi saat pandemi Covid-19 melanda, semua tugas mata pelajaran sekolah hanya disampaikan melalui salah satu grup sosial media. Tak hanya tugas mengerjakan soal, penyampaian materi dari guru juga sangat minim, anak-anak hanya mendapat tugas untuk membaca materi dibuku paket masing-masing ataupun hanya dijelaskan melalui video singkat yang dimana anak-anak hanya bisa sedikit memahami mengenai materi tersebut dan tiba-tiba harus mengerjakan tugas soal, ulangan harian sampai soal ujian untuk kenaikan kelas. Bisa dibayangkan bagaimana repotnya orangtua yang bekerja tapi masih harus memikirkan tugas anak yang belum dikerjakan karena tidak ada pendamping saat jam sekolah di rumah. Lagipula, anak-anak yang ditinggal sendiri dengan gawai untuk belajar di rumah cenderung menggunakan gawai-nya untuk bermain game daripada belajar sehingga pengetahuan anak sangat tertinggal dari kurikulum yang seharusnya anak jalani seperti disekolah biasa.
Ditengah-tengah masalah krisis pembelajaran dan diperparah oleh pandemi Covid-19 ini, Pemerintah melakukan penyederhanaan Kurikulum 2013 dalam kondisi khusus (Kurikulum Darurat) yang efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Kurikulum darurat ini digunakan oleh sekitar 31.5% sekolah pada masa pandemi Covid-19. Efektivitas Kurikulum Darurat semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif, maka Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Kurikulum Merdeka yang diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang berkualitas dan mampu menghasilkan putra-putri bangsa yang berprestasi ditingkat nasional maupun global dengan berkarakter Pancasila demi kemajuan bangsa.
Dalam pemulihan pembelajaran seperti saat ini, pemerintah memberikan sekolah kebebasan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Adapun pilihan kurikulum tersebut adalah Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan) dan yang terakhir adalah Kurikulum Merdeka. Sejak tahun ajaran 2021/2022 Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Mulai Tahun Ajaran 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai TK B, kelas I, IV, VII, dan X. Pemerintah juga menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan Kurikulum Merdeka. Tiga Pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023 adalah menerapkan beberapa bagian Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, dan satu lagi yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat ajar.
Adapun beberapa keungulan Kurikulum Merdeka adalah :
1. Lebih sederhana dan mendalam
Fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan.
2. Lebih Merdeka
- Kelebihan bagi peserta didik yaitu tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya sehingga mereka bisa merasakan arti dari Merdeka Belajar.
- Kelebihan bagi Guru adalah guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik.
- Kelebihan bagi sekolah yaitu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.