Rampingkan Struktur Organisasi untuk Hemat APBD

SENTANI – Besarnya anggaran belanja pegawai di birokrasi selama ini berbanding terbalik dengan jumlah anggaran untuk kepentingan  masyarakat. Penggunaan APBD yang seharusnya diprioritaskan untk belanja kepentingan masyarakat justru terjadi sebaliknya, anggaran belanja sebagian besar digunakan di birokrasi dan masyarakat kurang merasakan manfaatnya. Hal ini disampaikan oleh Isaias Mara selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Jayapura, Rabu (4/9) kemarin di kantor DPRD Jayapura.

“APBD yang selama ini terindikasi banyak habis di birokrasi untuk anggaran perjalanan dinas dan tunjangan jabatan ini perlu dirampingkan melalui perubahan struktur organisasi di Kabupaten Jayapura, sehingga anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk belanja modal dan belanja kepentingan masyarakat”, terangnya.

Isaias mengatakan bahwa pihak DPRD Jayapura Yang bekerjasama dengan Universitas Hasanudin pada tahun 2012 lalu memperoleh hasil bahwa penggunaan anggaran selama ini terbalik. Anggaran yang seharusnya lebih besar untuk kepentingan masyarakat justru terpakai di birokrasi. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Perda Perubahan Struktur Oganisasi agar penghematan pun dapat segera dilakukan. Evaluasi yang dilakukan DPRD pada 2012 lalu telah menghasilkan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk menyusun perda tersebut.

Pihaknya mengharapkan agar Rancangan Perda Perubahan Struktur Organisasi dapat segera diselesaikan oleh pemerintah, agar penghematan anggaran yang selama ini habis di birokrasi dapat ditangani dengan cepat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Organisasi yang terlalu besar menghabiskan dana yang sangat besar untuk keperluan belanja pegawai dan tunjangan jabatan, sehingga APBD banyak terpakai disana.

Selanjutnya, Isaias menambahkan bahwa dengan dilakukannya perampingan struktur organisasi, sejumlah anggaran yang dulunya digunakan untuk keperluan belanja pegawai bisa dipangkas dan dimanfaatkan untuk anggaran belanja lainnya agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (dian)