Pendahuluan
Proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri disebut pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga komponen utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.Masyarakat sipil sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan karena mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol masyarakat, mendukung pembangunan, dan mendorongnya (Hadi,2010).Karena mereka adalah bagian penting dari suatu negara, masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan masyarakat ke arah keberlanjutan. Membangun masyarakat yang berkelanjutan memerlukan partisipasi masyarakat sipil. Dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pembangunan ekonomi,sosial, dan lingkungan, partisipasi masyarakat sipil sangat penting. Dalam dunia modern, berbagai negara menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, termasuk kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan (Razy & Fedryansyah, 2020). Akibatnya, peran masyarakat sipil semakin penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pemahaman dan partisipasi masyarakat sipil. Dalam memahami istilah "masyarakat sipil", kita harus mempertimbangkan bahwa masyarakat sipil terdiri dari berbagai pihak non-pemerintah yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam membentuk masyarakat. Masyarakat sipil adalah kelompok orang, organisasi nirlaba, kelompok advokasi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat sipil memastikan prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan, membantu masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan mendukung kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal pembangunan berkelanjutan, masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai kontrol sosial. Mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan perusahaan dalam hal pembangunan berkelanjutan, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Selain itu, masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan(Rahmadani & Samsuri, 2019). Mereka memiliki kemampuan untuk mengkampanyekan dan mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mereka juga dapat membantu kelompok rentan dalam memperoleh akses ke pembangunan berkelanjutan. Masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk menggerakkan pembangunan. Mereka dapat mengajarkan dan mendidik masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pengawasan pemerintahan adalah tugas penting masyarakat sipil dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Alatas, 2014). Dengan berfungsi sebagai mata dan telinga masyarakat, masyarakat sipil menjaga agar pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang mereka ambil. Mekanisme pengawasan ini membantu mencegah kebijakan yang merusak lingkungan atau masyarakat.Studi empiris menunjukkan bahwa pemerintahan yang transparan dan tingkat korupsi yang lebih rendah terkait dengan masyarakat sipil yang kuat (Januarti, 2013). Masyarakat sipil dapat menunjukkan ketidaksesuaian dan menekan pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat dengan memantau pengeluaran publik, memberikan laporan independen, dan berpartisipasi dalam proses audit. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum dihubungkan oleh masyarakat sipil sebagai wadah aspirasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat memberikan suara kepada mereka yang mungkin tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat sipil membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan (Wuliyanti & Laksmono,2022).
Sebagai bagian penting dari masyarakat, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan berkelanjutan, karena pembangunan berkelanjutan melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan. Artikel ini akan membahas peran penting masyarakat sipil dalam membentuk dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya. Ini karena masyarakat sipil membantu memperkuat demokrasi, mendukung hak asasi manusia, mengawasi pemerintah, dan berpartisipasi dalam kebijakan publik.
Pembahasan
Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam membentuk dan menjamin pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, masyarakat sipil bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan, bertindak sebagai agen perubahan sosial, dan aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, masyarakat sipil menghadapi banyak masalah saat melakukan tugas ini, seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini akan membahas peran penting masyarakat sipil, masalah yang dihadapinya, dan bagaimana bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta dapat membuat pembangunan berkelanjutan lebih efektif.
Masyarakat sipil sangat penting untuk mengawasi pemerintahan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokratis dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, indeks seperti Worldwide Governance Indicators (Bayan & Sumampao, 2022) menyajikan bukti empiris yang menunjukkan hubungan yang positif antara keberadaan masyarakat sipil yang kuat dan tingkat pemerintahan yang lebih baik dan tingkat korupsi yang lebih rendah.
Pemantauan kebijakan, audit pengeluaran publik, dan penilaian kinerja pemerintah adalah contoh partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemerintahan. Misalnya, organisasi masyarakat sipil sering kali berperan dalam membongkar penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang merugikan masyarakat(Epakartika et al, 2019). Oleh karena itu, masyarakat sipil berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Kemampuan masyarakat sipil untuk menemukan dan mengatasi tantangan sosial menunjukkan peran mereka dalam melakukan perubahan sosial. Seringkali, organisasi masyarakat sipil mendorong perubahan dengan memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan masalah lingkungan. Contohnya, gerakan hak sipil telah berhasil mengubah undang-undang dan kebijakan yang mendukung diskriminasi rasial dan gender di berbagai negara (Supriatna, 2023).
Masyarakat sipil sangat penting dalam pembentukan agenda pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk menawarkan solusi kreatif, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintah dan sektor swasta untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama dengan sektor bisnis dan masyarakat sipil, inovasi baru dapat dihasilkan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Rahman et al, 2023).
Pembangunan berkelanjutan bergantung pada partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang yang aktif terlibat dalam proses ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan bukan hanya menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Wadu et al, 2019).
Konsultasi publik, forum diskusi, dan kelompok kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah beberapa contoh mekanisme partisipatif yang dapat memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berkontribusi. Dalam situasi ini, masyarakat sipil memberikan suara kepada kelompok yang mungkin tidak memiliki perwakilan langsung dalam arena kebijakan.Meskipun peran masyarakat sipil sangat penting, aktor-aktor ini masih menghadapi beberapa masalah penting. Salah satunya adalah sumber daya yang terbatas. Banyak organisasi masyarakat sipil menghadapi masalah mendapatkan dana yang cukup untuk mendukung program dan proyek mereka. Ini dapat menghambat mereka untuk bekerja secara efektif dan mandiri. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan upaya masyarakat sipil, diperlukan bantuan keuangan yang berkelanjutan dari sektor swasta, lembaga donor, dan pemerintah.
Selain itu, masyarakat sipil menghadapi tekanan politik yang signifikan. Aktivis masyarakat sipil dan kelompoknya dapat diancam, ditindas, atau dibatasi dalam beberapa negara (Ngoyo, 2015). Untuk memastikan bahwa masyarakat sipil dapat berfungsi tanpa hambatan dan menyuarakan pendapat kritis mereka tanpa takut represi, penting untuk memperkuat hak-hak sipil dan kebebasan berserikat.Sangat penting untuk bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat sipil. Sektor swasta dapat berpartisipasi dalam menyediakan sumber daya keuangan dan teknis untuk mendukung inisiatif masyarakat sipil, sedangkan pemerintah dapat menyediakan dukungan kelembagaan dan memfasilitasi partisipasi.