Akhirnya, rencana redenominasi uamg rupiah kembali digulirkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Bagi yang belum mengetahui, redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang. Rencananya, redenominasi dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Sebelum rencana redenominasi sekarang, sebetulnya sudah sejak lama digaungkan. Tapi masih berupa pro dan kontra. Nah sejak 2017, Kemenkeu bersama BI mengusulkan RUU redenominasi rupiah secara resmi
Menkeu Sri Mulyani bersama Gubernur BI tahun 2017, Agus DW Martowardojo, bertemu Presiden Joko Widodo untuk mengajukan permohanan RUU redemoninasi rupiah.
Proses redenominasi targetnya terealisasi pada awal tahun 2020. Namun karena landasan hukum yang belum jelas dan tidak masuk prolegnas.
Dan akhirnya sekarang pun wacana ini dilanjutkan. Semoga, RUU ini menemukan landasan hukum terbaik sehingga titik terang terkait penyederhanaan rupiah bisa terlihat.
Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, rencana redenominasi pun dilanjutkan.
Redenominasi memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah mempermudah perhitungan dalam praktik-praktik akuntansi, seperti pembukuan hingga laporan keuangan sehingga lebih mudah dibaca.
Kemudian, redenominasi juga berpengaruh dengan tingkat kepercayaan terhadap mata uang rupiah. Nilai tukar mata uang rupiah saat ini dinilai terlalu mahal. Padahal jumlah nominal pada uang tidak selalu mencerminkan kekuatan mata uang tersebut.
Dengan redenominasi, kita semua berharap untuk terciptanya persepsi yang lebih baik mengenai perekonomian Indonesia, peningkatan efisiensi, serta penghematan signifikan dalam biaya pencetakan uang.