Lihat ke Halaman Asli

Ayu Diahastuti

TERVERIFIKASI

an ordinary people

Perempuan Pertiwi di Pundak Birokrasi, Mungkinkah?

Diperbarui: 18 Maret 2021   07:44

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

ilustrasi: kesenjangan gender | via liputan6.com

Masalah ketimpangan sosial dalam pemberian apresiasi terhadap prestasi perempuan Indonesia di masa kiwari memang tiada pernah habis dikupas.

Bahkan, Pemerintah mengadopsi pengarusutamaan kesetaraan gender dengan ditetapkannya Inpres No. 9 Tahun 2020. Ketetapan tersebut kemudian menjelma dan disinyalir sebagai jawaban kepedulian negara dalam mengupayakan kredo akreditasi perempuan Indonesia di mata dunia maupun dalam lingkup intern.

Namun demikian, mengutip dari laman World Economic Forum, melalui Laporan The Global Gender Gap Index 2020 menyatakan Indonesia berada pada peringkat 85 dari 153 negara dengan indeks angka 0,700 jauh di bawah Filipina yang berada di posisi 16 dunia dengan skor indeks 0,781.

Indeks skor yang stabil mengambang sejak tahun 2018 dengan gamblang menunjukkan indikasi bahwa Indonesia belum menyelesaikan PR-nya dalam memberikan konsensi bagi prestasi kaum perempuan Pertiwi di mata dunia.

Pengakuan kemampuan diplomasi politik perempuan untuk mencapai pundak birokrasi negeri ini masih terbilang rendah. Perempuan harus menelan pil pahit; harus bergelut dengan budaya patriarki, mendobrak barier serupa ketimpangan gender.

Fakta tersebut diperkuat dengan data dari BKN tahun 2019 menyebutkan jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi eselon I sebesar 0,02% dan eselon II sebanyak 0,56% dari keseluruhan total pejabat struktural. 

Sesaknya ruang jabatan tinggi kementerian yang didominasi oleh kaum adam mendefinisikan lemahnya pengakuan representasi wanita sebagai pengambil keputusan di kalangan birokrat bumi Pertiwi.

Beratnya kaki para wanita tangguh menuju kursi empuk pemimpin, nampaknya harus dibebani dengan batu sandungan yang bertebaran sepanjang jalan menuju puncak kepemimpinan birokrasi negeri.

Eratnya hubungan antara pembagian jatah politik dengan sikap patriarki nan kental rupa-rupanya masih menjadi momok bagi perempuan Indonesia untuk mendobrak atap kaca pembatas yang hingga kini masih menjadi invisible barier menuju puncak jabatan.

Indonesia mungkin negara yang dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan negeri Paman Sam yang dengan tradisi politiknya mendudukkan perempuan dalam opsi terakhir setelah gender dan warna kulit. Diskriminasi yang loss dholl? Wedew....sila nilai sendiri.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline