Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan anggota G20, Indonesia memiliki peran penting dalam masyarakat internasional. Indonesia memerlukan politik luar negeri untuk melindungi kepentingan nasional, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Politik luar negeri Indonesia merujuk pada serangkaian kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia.
Prinsip bebas aktif adalah salah satu pilar utama dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini mengacu pada kemandirian, ketidakblokiran, dan perdamaian dunia. Indonesia berupaya untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan nasionalnya serta menghindari ikatan aliansi militer yang dapat menghalangi kebijakan independen. Indonesia juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam mencari solusi damai untuk konflik di tingkat regional dan global. Salah satu konflik yang aktif dicari solusinya oleh Indonesia adalah krisis pengungsi Rohingya di Myanmar.
Apa itu krisis pengungsi Rohingya di Myanmar?
Krisis pengungsi Rohingya di Myanmar merujuk pada konflik yang melibatkan etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar. Konflik ini telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika eskalasi kekerasan antara pasukan keamanan Myanmar dan etnis Rohingya mengakibatkan gelombang pengungsi massal. Krisis ini bermula dari ketegangan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar yang didominasi oleh mayoritas etnis Buddhis.
Rohingya telah menghadapi diskriminasi sistemik, pembatasan hak-hak dasar, dan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar. Pemerintah Myanmar, pada saat itu dipimpin oleh rezim militer, menganggap Rohingya sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh, meskipun banyak dari mereka telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad.
Pada tahun 2017, serangan oleh kelompok pemberontak Rohingya yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) memicu serangan balasan yang melibatkan pasukan keamanan Myanmar. Serangan ini mengakibatkan ribuan orang Rohingya terbunuh, desa-desa mereka dihancurkan, dan lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, terutama Bangladesh, dalam waktu singkat. Mereka menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan, termasuk kekurangan makanan, air bersih, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai.
Peran Indonesia dalam Mengatasi Krisis Pengungsi Rohingya di Myanmar.
Prinsip bebas aktif menekankan keterlibatan aktif dalam isu-isu internasional dan bebas dari keterpihakan terhadap sebuah blok atau kelompok. Dalam konteks ini, Indonesia telah terlibat dalam berbagai forum regional dan internasional untuk membahas krisis ini.
Dalam forum regional ASEAN, Indonesia memerankan peran penting dalam mengatasi krisis pengungsi Rohingya. Indonesia mendesak ASEAN untuk meningkatkan upaya dalam menangani krisis ini dan memainkan peran mediator antara Myanmar dan negara-negara lain di kawasan ini. Indonesia juga menjadi tuan rumah Konferensi Kemanusiaan ASEAN mengenai Rohingya pada tahun 2018, yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama regional dalam menangani krisis ini. ASEAN kemudian membentuk Tim Peninjau Tingkat Tinggi (High-Level Task Force) untuk mengatasi krisis ini, dan Indonesia menjadi salah satu anggota tim tersebut.
Selain keterlibatan regional, Indonesia telah melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Myanmar untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingya. Sebagai negara yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan Myanmar, Indonesia memanfaatkan hubungan ini untuk mempengaruhi kebijakan Myanmar terkait krisis ini.Melalui pertemuan bilateral dan dialog diplomatik, Indonesia secara konsisten mengadvokasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan bagi Rohingya.
Pemerintah Indonesia telah memberikan tekanan kepada Myanmar untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan, dan menciptakan kondisi yang aman bagi pengungsi Rohingya. Dalam konteks ini, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan kecaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Myanmar melalui pernyataan resmi dan dialog diplomatik.