Menurut UU No. 16 Tahun 2016 disebutkan bahwa pembebasan pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, sebagai gantinya Wajib Pajak harus mengungkap harta dan membayar uang tebusan.
Pemerintah memberikan keringanan ini sebagai bentuk cara peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, kemudian disebutkan pula tujuan dari Tax Amnesty ini :
A. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi
B. Meningkatkan likuiditas domestik.
C. Perbaikan nilai tukar Rupiah,dan penurunan suku bunga.
D. Peningkatan investasi.
E. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
F. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Tak hanya itu, keberadaan Tax Amnesty ini sebenarnya digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk menarik dana atau membawa kembali aset Wajib Pajak yang berada di luar negeri (repatriasi) ke dalam negeri. Sehingga Wajib Pajak yang sebelumnya menyembunyikan asetnya untuk menghindari pajak akan lebih terdorong untuk sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya di masa depan.
Dengan ini pemerintah pun dapat mengurangi beban administrasi peradilan perpajakan dan jumlah kasus pajak yang harus ditangani melalui proses litigasi. Dimana litigasi ini tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Terdapat pula permasalahan yang timbul terkait dengan Tax Amnesty ini. Memang benar bahwa pengampunan pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017 meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan, namun program ini tidak menguntungkan apabila digunakan dalam periode jangka panjang.