Pemilihan Umun serentak akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Setiap warga negara yang berhak memilih akan menentukan sosok presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di wilayahnya untuk masa lima tahun ke depan.
Setiap menjelang pemilu bayang-bayang politik uang masih menjadi momok yang mencemaskan dalam praktik demokrasi di negeri ini.
Para kandidat mulai menyusun strategi dan menebar pesona untuk menarik dukungan rakyat sebanyak-banyaknya.
Beragam cara dilakukan, mulai dari pasang alat peraga kampanye, blusukan, memberi bantuan sosial serta memoles citra melalui media massa dan media sosial.
Isu yang santer terdengar setiap menjelang pemilu dan pilkada adalah merebaknya praktik politik uang (money politic).
Modus pemberian uang atau barang kepada pemilih oleh kandidat atau tim sukses supaya mencoblos surat suara sesuai yang dikehendaki.
Sejumlah pihak menyakini politik uang ibarat virus kanker yang menggerogoti demokrasi jika tidak segera diamputasi.
Sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang diterapkan saat ini semakin menyuburkan praktik politik uang ditengah masyarakat.
Persaingan yang terjadi bukan lagi sekedar antar parpol peserta pemilu, tetapi kompetisi berlangsung antar caleg dalam satu parpol yang berlaga di daerah pemilihan yang sama.
Biaya pencalonan menjadi sangat tinggi dan ujungnya memicu praktik korupsi yang semakin marak.
Contoh politik uang ditengah masyarakat cukup beragam, seperti pembuatan kartu tabungan, voucher gratis, pembagian kartu asuransi, paket sembako, token listrik, pulsa handphone, menjanjikan pekerjaan hingga pemberian uang kontan.