Oleh : Dedy Iswanto, S.Pd.
Guru SMK Diponegoro Lebaksiu Kab. Tegal
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim telah menjawab tantangan kondisi SMK hingga saat ini. Dimana kebutuhan dunia kerja belum selaras atau link and match dengan kondisi SMK, baik kurikulum, kompetensi guru, maupun sarana prasarana yang ada di SMK. Maka Mendikbudristek memberikan terobosan yang komprehensif yaitu melalui program SMK Pusat Keunggulan (PK).
SMK Pusat Keunggulan sejak tahun 2021 diprioritaskan untuk 895 SMK dengan tujuh sektor prioritas, di antaranya ekonomi kreatif, pemesinan dan konstruksi, hospitality, care services, maritim, pertanian, dan kerja sama luar negeri. Program SMK Pusat Keunggulan mengusung semangat 'Merdeka Belajar' yang berfokus pada penguatan SDM serta mendekatkan antara SMK dengan dunia kerja. Program ini diharapkan menjadi penggerak bagi SMK di Indonesia agar meningkatkan kualitas hasil belajar siswa yang sesuai dengan standar dunia kerja dan dunia industri.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Bulan Agustus 2022 adalah sebesar 5,86 persen. Rasio itu setara dengan 8,42 juta orang dari 143 juta lebih angkatan kerja Indonesia di periode tersebut. Dilihat dari jenjang pendidikan, tingkat pengangguran pada lulusan SMK pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Data BPS menunjukkan bahwa pengangguran lulusan SMK sebanyak 9,42 persen, lebih banyak dibanding SMA (8,57 persen). Inilah realita yang terjadi dengan keberadaan SMK yang kian berkembang namun belum seimbang dengan kebutuhan pasar. Lalu apakah program SMK PK sudah berjalan dengan optimal dan bagaimana optimalisasi kedepannya?.
Anomali Minat, Lulusan, dan Peluang Kerja
Kemendikbudristek sejatinya sudah menyiapkan beberapa bentuk dukungan dalam implementasi SMK PK. Diantaranya pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter melalui pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan karakter nilai-nilai pancasila. Kemendikbudristek juga sudah memberikan penguatan aspek praktik pada siswa yang dilakukan dengan bantuan dana hibah untuk meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan standar dunia kerja.
Sementara arah kebijakan SMK PK sudah dikonsep secara matang namun hasilnya dinilai masih belum optimal. Konsep kebijakan Kemendikbudristek dengan program SMK PK dinilai belum bisa mengoptimalkan keberadaan SMK sesuai dengan harapan dan tujuan. Program keahlian prioritas di beberapa daerah memang dinilai masih rendah peminat yang berimplikasi pada rendahnya lulusan SMK pada program keahlian tersebut. Secara otomatis, data dari Kemendikbudristek dari lulusan program keahlian prioritas dinilai mengalami anomali antara jumlah peminat, lulusan, serta peluang kerja.
Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya minat pada program keahlian tersebut karena masyarakat berasumsi bahwa peluang kerja untuk lulusan SMK pada program keahlian prioritas SMK sangat sedikit dan peluang usahanya jarang ada di masing-masing daerah. Misalnya, lulusan SMK Perhotelan harus ke kota-kota besar yang banyak hotel, lulusan SMK Pertanian didominasi agar dapat berwirausaha atau menjadi petani, Lulusan SMK Kelautan harus menjadi Anak Buah Kapal (ABK) ke laut, dan Lulusan SMK Kriya/Seni harus didominasi untuk dapat berwirausaha atau ke perusahaan kecil yang ada di daerah tertentu seperti logam, kayu, rambut, maupun tekstil.
Padahal beberapa program keahlian prioritas di daerah rata-rata dinilai masih sedikit SMK yang membuka pada program keahlian tersebut. Justru SMK lebih bergegas untuk membuka program keahlian yang semakin diminati masyarakat dengan asumsi sesuai era digitalitas saat ini, seperti TKJ, Multimedia, dan lain-lain.