Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menjawab tantangan akan kondisi SMK hingga saat ini. Dimana kebutuhan dunia kerja belum selaras atau link and match dengan kondisi SMK, baik secara kompetensi siswa maupun sarana prasarana yang ada di SMK. Sejalan dengan itulah Mendikbud tentunya memberikan terobosan yang komprehensif dengan melalui program SMK Pusat Keunggulan (PK).
Program SMK Pusat Keunggulan (PK) bertujuan dalam rangka menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja maupun siap untuk berwirausaha. Kedepannya SMK PK juga diharapkan menjadi rujukan bagi SMK lain agar dapat memberikan pengimbasan dan mendorong bagi SMK disekitarnya dalam peningkatan kualitas SMK. Untuk mencapai tujuan tersebut, keselarasan antara SMK Pusat Keunggulan dengan dunia kerja tidak hanya diwujudkan melalui MoU saja, tetapi harus berlangsung secara konsisten dan menyeluruh.
Menurut Mendikbud, upaya mewujudkan keselarasan antara SMK PK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan 8 (delapan) aspek link and match. Pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek softskill, hardskill, dan karakter kebekerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis project riil dari dunia kerja Project Based Learning (PBL) untuk memastikan hardskill, softskill, dan karakter yang kuat. Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja. Keempat, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan minimal satu semester. Kelima, bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, dilakukannya riset terapan yang mendukung Teaching Factory (TeFa) berdasarkan kasus atau kebutuhan riil industri. Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.
SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021 diprioritaskan untuk 895 SMK dengan tujuh sektor prioritas, di antaranya ekonomi kreatif, pemesinan dan konstruksi, hospitality, care services, maritim, pertanian, dan kerja sama luar negeri. Program SMK Pusat Keunggulan mengusung semangat 'Merdeka Belajar' yang berfokus pada penguatan SDM serta mendekatkan antara SMK dengan dunia kerja. Program ini diharapkan menjadi penggerak bagi SMK di Indonesia agar meningkatkan kualitas hasil belajar siswa yang sesuai dengan standar Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI) atau dunia kerja.
Kemendikbud menyiapkan beberapa bentuk dukungan dalam implementasi SMK PK, di antaranya pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter melalui pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam struktur kurikulum saat ini, ada penambahan khusus mata pelajaran tentang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budi Pekerti (P5BK) yang kini menjadi ikon implementasi Kurikulum Merdeka.
Sementara Kemendikbud juga memberikan dukungan dalam rangka penguatan aspek praktik pada peserta didik yang dilakukan dengan bantuan dana hibah untuk meningkatkan sarana prasarana untuk SMK PK yang berfokus pada kelengkapan sarana belajar praktik bagi siswa sesuai dengan standar dunia kerja. Disinilah yang kadang yang menjadi kesenjangan bagi SMK pada program Kemendikbud yang sering menggembar-gemborkan SMK untuk mendaftar PK namun realitanya tidak disetujui dengan alasan faktor keterbatasan bantuan dana hibah sarana prasarana bagi SMK PK.
ANOMALI ANTARA MINAT, LULUSAN, DAN PELUANG KERJA
Sejatinya arah kebijakan SMK PK sudah dikonsep secara matang namun hasilnya dinilai masih belum optimal. Konsep kebijakan Kemendikbud dengan program SMK PK dinilai belum bisa mengoptimalkan keberadaan SMK sesuai dengan harapan dan tujuan. Kesenjangan anomali terjadi pada prioritas program keahlian SMK PK yang difokuskan lagi dalam kurikulum merdeka dengan 'konsentrasi keahlian' seperti program keahlian ekonomi kreatif/kriya, kelautan, perhotelan, dan pertanian yang dinilai memiliki lulusanya dinilai paling rendah justru peluang kerjanya paling tinggi.
Program keahlian prioritas di beberapa daerah memang dinilai masih rendah peminat yang berimplikasi pada rendahnya lulusan SMK pada program keahlian tersebut. Secara otomatis, data dari Kemendikbud dari lulusan program keahlian prioritas dinilai mengalami ketimpangan antara jumlah peminat, lulusan, serta peluang kerja.
Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya minat pada program keahlian tersebut karena masyarakat berasumsi bahwa peluang kerja untuk lulusan SMK pada program keahlian prioritas SMK sangat sedikit dan peluang usahanya jarang ada di masing-masing daerah. Misalnya, lulusan SMK Perhotelan harus ke kota-kota besar yang banyak hotel, lulusan SMK Pertanian didominasi agar dapat berwirausaha atau menjadi petani, Lulusan SMK Kelautan harus menjadi Anak Buah Kapa (ABK) ke laut, dan Lulusan SMK Kriya harus didominasi untuk dapat berwirausaha atau ke perusahaan kecil yang ada di daerah tertentu seperti logam, kayu, rambut, maupun tekstil.
Padahal beberapa program keahlian prioritas di daerah rata-rata dinilai masih sedikit SMK yang membuka pada program keahlian tersebut baik SMK negeri maupun swasta. Justru SMK lebih bergegas untuk membuka program keahlian yang semaikin diminati masyarakat dengan asumsi sesuai era digitalitas saat ini yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti TKJ, Multimedia, dan lain-lain.