Ijin berbagi pengalaman, ketika mengikuti pemilihan Walikota Cirebon pada tahun 2003. Saat itu, pemilihan kepala daerah masih melalui mekanisme dipilih oleh anggota DPRD (bukan pemilihan langsung). Penulis adalah satu-satunya perempuan yang mendaftar menjadi bakal calon Walikota Cirebon.
Partai politik saat itu memiliki mekanisme internal untuk menyeleksi setiap bakal calon yang telah terdaftar di DPRD. Nah ... Penulis merasakan asyiknya diuji, diwawancara, dites, juga diajak berdiskusi sampai berdebat oleh panitia seleksi di masing-masing partai politik. Pengalaman paling menarik adalah ketika harus mengikuti tes membaca Al-Quran di hadapan penguji dari partai PAN.
Tak kalah serunya ketika partai PDIP mengajukan pertanyaan 'apa prestasi yang telah ditorehkan untuk mengharumkan Kota Cirebon?' Penulis menjawab 'pernah menjadi pelajar teladan 3 tingkat SMA, peringkat kedua tertinggi NEM (kalau saat ini nilau UN) se-Kota Cirebon, mewakili kegiatan Comdeca Internasional, juga menjadi juara umum pada perlombaan Busana Muslimah se-Wilayah III Cirebon dan juara pertama Putri Ideal Indonesia tingkat Jawa Barat saat menjadi mahasiswa ITB'. Pengalaman tersebut dituangkan penulis dengan menerbitkan buku berjudul Bukan Kota Wali 'Relasi RAkyat-Negara dalam Kebijakan Pemerintah Kota' bersama tiga sahabatnya yaitu Faqihuddin Abdul Kodir, Ipah Jahrotunnasipah, dan Obeng Nur Rosyid pada Maret tahun 2006.
Pada Bab 8 halaman 2009 - 2011 dituliskan ide dari penulis tentang 'Penilaian Kritis Masyarakat terhadap Kinerja Kepala Daerah''. Pertama : apakah kepala daerah memiliki komitmen untuk melakukan penilaian kinerja birokrasi, dinas, instansi pemerintah daerah, dan BUMD. Kepala daerah harus mampu menegaskan kepada aparatnya mengenai pentingnya tata pemerintahan yang baik dan memihak kepada rakyat. Kedua : apakah kepala daerah melaksanakan penilaian kinerja tersebut agar terwujud penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga : apakah kepala daerah melibatkan masyarakat secara luas untuk bersama-sama mendukung komitmen poin 1-2 dan merealisasikannya dengan membersihkan jajarannya dari para koruptor (tentu melalui proses hukum). Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya terutama tentang pentingnya keberpihakan nyata seorang kepala daerah terhadap kepentingan publik. Tidak hanya untuk membangun fasilitas bagi dirinya sendiri. Jabatan sebagai kepala daerah adalah wewenang untuk mengelola persoalan rakyat selama lima tahun. Wewenang dalam bahasa agama disebut amanah. Al Quran menyatakan bahwa 'Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu semua untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya', (QS. An-Nisa 4 : 85). Memberikan wewenang, sebagai sebuah amanah, juga harus diberikan kepada mereka yang berhak.
Dalam ungkapan lain, Nabi Muhammad SAW berkata 'Apabila sesuatu perkara diserahkan kepada mereka yang tidak ahli, maka tunggu saja kehancurannya', (Riwayat Bukhari, lihat Ibn Al-Atsir, Jami Al-Ushul, X/82 No. 7881). Hal ini adalah peringatan untuk berhati-hati, selektif, dan cermat dalam menyerahkan pilihan terhadap seseorang yang akan duduk menjadi kepala daerah. Daftar isi buku ini di antaranya : (1) Aura Reformasi dan Otonomi; (2) Bukan Kota Wali, Tapi Kota Udang; (3) Belajar dari APBD Gate; (4) Belanja Rakyat dan Belanja Dewan; (5) PKL : Potret Rakyat Kecil di Kota Cirebon; (6) Kebijakan Pendidikan bagi Rakyat Miskin; (7) Pendidikan dan Kesehatan; (8) Menjadi Kepala Daerah; (9) APBD dalam Perspektif Gender; (10) Kebijakan Lingkungan dan Wisata; (11) Pasar Tradisional yang Dilupakan; (12) Mengejar Pendapatan Daerah; (13) Rakyat Tidak Terlelap. Biodata Penulis (halaman 319-320)
Di samping aktivitas lain di luar rumah yang juga padat, mengelola TPA An Nur sebagai Ketua dan Kader Posyandu Nuri di Bintaro Jaya, mendisain karya arsitektur bersama Biro Konsultan PT. Arsinsi Primacipta Jakarta, menulis artikel dan buku cerita anak, serta menyalurkan hobi fotografi dan traveling. Dan tentu saja, masih aktif sebagai Dewan Kebijakan Fahmina Institute Cirebon. Sebelumnya banyak aktif di dunia pendidikan hingga saat ini, dosen di STMIK CIC dan AP-CIC Cirebon (menjabat sebagai Direktur pada tahun 1999 - 2003), di politik sebagai Sekretaris dan Wakil Ketua DPD PAN Kota Cirebon tahun 1999-2004, calon anggota legislatif DPR RI dan bakal calon Walikota Cirebon tahun 2003.
