Mencermati Efektivitas Paket Kebijakan Pemerintah

Jika melihat kondisi makro ekonomi Indonesia dari cadangan devisa, menurut Lana Soelistianingsing, Ekonom Samuel Aset Manajemen, mengalami peningkatan menjadi US $ 115,5 miliar. Sejak awal tahun 2015 hingga bulan Maret nilai rupiah terhadap dolar semakin tergerus dan terdepresiasi menjadi Rp13.000. Meski pemerintah telah mengeluarkan 8 kebijakan untuk mengatasi lemahnya nilai rupiah, namun perlu jangka waktu panjang untuk menikmati hasilnya. Pelemahan rupiah tidak dikarenakan ekonomi domestik yang lemah, tetapi disebabkan oleh keadaan ekonomi global. Kondisi perekonomian Amerika yang semakin baik dengan adanya penurunan tingkat pengangguran di negara tersebut membawa dampak pada perekonomian global. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Amerika, menyebabkan nilai tukar terhadap dolar semakin menguat.

Selain itu berita The Fed yang tak kunjung terealisasi untuk menaikkan tingkat suku bunganya, membuat kondisi ekonomi negara-negara rapuh.  Tidak hanya Indonesia saja yang terkena imbas dari penguatan mata uang dolar, negara tetangga pun ikut terkena dampaknya.Namun, seperti negara Singapura, mereka lebih memilih untuk melemahkan mata uang mereka agar tidak terdepresiasi dengan dolar. Dikutip dari Koran Kontan, bahwa Singapura hanya mengalami pelemahan terhadap dolar sebesar 5%, sedangkan Indonesia lebih mengikuti alur pasar yang membuat rupiah mengalami pelemahan sebesar 6,6%.

Sistem yang bergantung pada pasar

Nilai rupiah yang mengalami fluktuasi disebabkan oleh floating exchange rate (kurs mengambang), yang mana nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan moneter. Kurs mengambang terdiri dari 2 macam, yaitu kurs mengambang bebas dan kurs mengambang terkendali. Indonesia telah menggunakan sistem kurs mengambang terkendali, sehingga nilai rupiah rentan terhadap kondisi perekonomian global. Namun disisi lain, pemerintah dan Bank Indonesia masih menjaga stabilitas ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter.

Kebijakan kurang efektif

Delapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan mampu mengatasi masalah perekonomian yang sedang melanda Indonesia saat ini dan tidak hanya menjadi “basa-basi” pemerintah saja. Namun sayangnya, 8 paket kebijakan tersebut merupakan kebijakan dalam jangka panjang karena pemerintah akan melakukan secara bertahap, padahal pelemahan nilai rupiah terhadap dolar terus terjadi. Indonesia membutuhkan kebijakan jangka pendek, dan seharusnya pemerintah memprioritaskan kebijakan yang bisa membawa dampak baik terhadap perekonomian Indonesia dalam jangka pendek.

Pada kebijakan bea masuk anti-dumping untuk mengendalikan impor di Indonesia. Kebijakan ini akan berlangsung lama untuk dapat memperbaiki nilai rupiah dan transaksi berjalan. Contohnya saja pada impor BBM yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya permintaan kendaraan bermotor di Indonesia, dan sudah pasti bahwa permintaan bahan bakar minyak pun meningkat. Lalu bagaimana bisa menerapkan kebijakan tersebut jika impor yang dilakukan pemerintah sendiri masih terus mengalami peningkatan. Semakin besar impor BBM, maka semakin habis dolar di Indonesia, sehingga dolar akan semakin menguat.

Lebih menarik lagi  pada kebijakan yang akan menggabungkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Polri dan Kementerian Keuangan untuk memantau kegiatan transaksi dollar AS. Jika pemerintah akan menggabungkan lembaga-lembaga tersebut dalam menstabilkan perekonomian Indonesia kembali, bisakah berjalan sesuai dengan ekspektasi dari pemerintah. Keharmonisan dari empat lembaga pemerintahan ini harus diciptakan terlebih dahulu agar bisa bekerja dengan baik dan konsisten, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap langkah pemerintah ini. Namun dikatakan kembali bahwa hal ini akan berlangsung dalam jangka panjang, karena tidak mudah menyatukan empat lembaga dalam satu misi.

Sebaiknya pemerintah memikirkan bagaimana membuat kebijakan jangka pendek atau menengah, karena melihat kondisi nilai rupiah terhadap dolar terus mengalami pelemehan. Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baru bisa dirasakan pada jangka panjang, maka bisa saja akan terjadi krisis moneter karena semakin lemahnya nilai rupiah, semakin kuatnya nilai dolar di Indonesia.