Perkembangan teknologi yang berkempang dengan pesat di berbagi sektor kehidupan mendorong kita untuk melakukan perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan yang paling dekat dengan kita adalah adanya perubahan dalam sistem pembayaran (payment). Sistem pembayaran telah mengalami banyak perubahan sejak pertama kali kita mengenal sistem pembayaran. Sistem pembayaran masa kini didominasi dengan e-money atau uang elektronik yang dapat ditransfer dengan menggunakan smartphone yang kita miliki ataupun dengan hanya men-scan suatu barcode untuk melakukan pembayaran. Hal itu tentunya membuat sistem pembayaran menjadi lebih mudah, efektif, dan aman.
Salah satu sistem pembayaran digital yang terkenal bahkan sudah sampai lintas regional adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard ). QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.
Perkembangan sistem pembayaran menjadi digital memang membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi masih terdapat banyak masyarakat yang belum bisa menerima perubahan yang secepat ini. Hal itu terjadi karena masih terdapat daerah-daerah di pelosok negeri yang masih jauh dari jangkauan teknologi dan jaringan internet untuk berlangsungnya sistem pembayaran digital. Namun, melihat adanya halangan tersebukan bukan berarti kita harus berhenti untuk mengembangkan sistem pembayaran digital yang cepat dan efisien di dunia yang bergerak yang cepat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus siap siaga menghadapi perkembnagan ini terutaam bagi mereka yang tingal di pelosok daerah agar tidak tertinggal dan menyebabkan kesenjagan teknologi yang lebih lebar lagi.
Selain adanya tantagan yang harus dihadapi dari berkembangnya sistem pembayaran tentu saja juga terdapat keuntungan yang sangat banyak terutama dalam sektor ekonomi. Misalnya, QRIS saat ini telah dapat digunakan di lima Negara berbeda termasuk Indonesia dan empat negara lainnya adalah Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Alat pembayaran QRIS memudahkan para turis untuk berbelanja di negara yang telah menyepakati penggunaan QRIS menjadi lebih mudah. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak perlu menukar mata uang mereka ke mata uang negara lain karena dengan QRIS harga barang akan melakukan konversi otomatis ke mata uang si pemilik. Kemudahan tersebut tentu saja dapat menarik turis-turis dari negara lain untuk berkunjung ke Indoensia karena sistem pembayaran yang cepat dan tidak rumit. Bertambahnya turis yang datang bekunjung ke Indonesia karena sistem pembayaran yang cepat seperti itu dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.
Penggunaan QRIS diharapkan dapat lebih terintegrasi di negara-negara regional lain sehingga ketika masyarakata ASEAN bisa dengan mudah melakukan pembayaran ketika berkunjunga ke suatu negara ASEAN. Semakin luasnya penggunaan QRIS ini pasti semakin luas juga dampak positif yang diberikannya karena akan meningkatkan kerja sama regional serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terutama untuk mendorong penetrasi dan eksposur UMKM di pasar global.
Dikutip dari ekon.go.id, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pembayaran digital, UMKM dapat lebih mudah diakses oleh turis-turis asing sehingga dapat lebih meningkatkan UMKM yang kita miliki ke pasar global.
Dampak yang diberikan oleh sistem pembayaran yang terintegrasi terhadap perekonomian Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Untuk itu, pemerintah harus bisa mengedukasi masyarakat terutama yang berada di daerah pelosok untuk bisa lebih cepat beradaptasi dengan sistem pembayaran digital sekarang ini agar semua golongan masyarakat dapat berupaya meningkatkan ekonomi ASEAN yang lebih integratif dengan sistem pembayaran.
