Johnny Plate Menteri Komunikasi dan Informatika kerap mengingatkan kita tentang pentingnya literasi digital. Terdengarnya sederhana, namun sesungguhnya ini sebuah tanggungjawab. Kenapa, karena literasi digital tidak hanya berbicara kemampuan menggunakan perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Tetapi juga mampu memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber dengan beradab.
Diakui kini keberadaan media sosial menjadi komunikasi canggih nan sakti bagi partai politik dalam berkomunikasi ke publik. Media sosial dinilai ampuh untuk mempengaruhi publik, menyerap aspirasi, komunikasi dua arah dan dapat menyampaikan pesan lebih jelas serta efektif. Apalagi saat ini di tengah meningkatnya suhu menjelang tahun politik.
Inilah buktinya kemajuan teknologi telah berdampak terhadap demokrasi konvensional. Seperti halnya elite, untuk rakyat pun ruang digital telah menjadikan demokrasi lebih ramah. Walaupun kerap kali demokrasi menjadi bola liar karena kebablasan.
Bayangkan belum lama seorang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo mencuri perhatian publik karena cuitan di akun Twitter-nya, yang memperlihatkan foto stupa Candi Borobudur dengan wajah diedit menyerupai Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pantas saja tiketnya mahal. Ternyata Opung sudah buat patung "I Gede Utange Jokowi" untuk tambahan dana bangun IKN," begitu tulisan di salah satu meme yang diunggah Roy Suryo. Dikutip dari: detik.com
Roy mengklaim dirinya hanya mengunggah ulang foto editan tersebut dilengkapi identitas akun asli pengunggah pertama. Kicauan yang dimaksud pun akhirnya dihapus, dan kembali menjelaskan bahwa gambar tersebut bukanlah buah karyanya.
Namun betapa menyedihkannya, apakah seorang Roy Suryo "buta" literasi digital sehingga tidak bisa menjaga ujung jempolnya? Sebab tidak hanya sebagai mantan menteri, dirinya juga dikenal sebagai pakar telematika, atau teknologi informasi, fotografi dan multimedia. Logikanya, TIK tentu ibarat minum air baginya.
Lha... apa iya dirinya tidak paham ulahnya tersebut dapat berujung kepada pasal penistaan agama. Kemudian juga bisa dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara. Kemana rasa nasionalisme, haruskah terkubur bersama kebebasan di ruang digital?
Katakanlah meme tersebut bentuk demokrasi digital kekesalan seorang rakyat karena kenaikan tiket Borobudur. Tetapi, apa perlunya Roy Suryo ikutan memperkeruh dengan mengunggahnya kembali dan mengotori ruang digital?
Naif jika kita berlomba mengatakan ini demokrasi! Ngerinya, kita dapat menjadi mata rantai yang merusak, sekaligus menyulut kebencian di negeri ini. Sebab demokrasi atau kebebasan berpendapat baik di ruang digital ataupun tidak tetaplah menjunjung norma dan etika yang beradab.
Berdemokrasi di ruang digital ataupun fisik, tetaplah kita berinteraksi dengan manusia. Lalu, sebagaimana layaknya makhluk sosial, tidak hanya terikat hukum negara. Tetapi juga ada norma atau aturan tidak tertulis yang melekat sebagai anak bangsa.