Ketika ''Isu Papua Merdeka" Menjadi Komoditas Politik Bagi Elite Vanuatu

[caption id="attachment_354554" align="aligncenter" width="455" caption="PM Vanuatu Joe Natuaman & Free Papua Lobbylist Andy Ayamiseba - Source: Olahan Penulis dari http://papuapost.com/2014/08/pm-vanuatu-kami-mendukung-gerakan-kemerdekaan-rakyat-papua-barat/"][/caption]

Sudah bukan RAHASIA UMUM lagi jika seruan maupun pergerakan Papua dan Papua Barat merdeka, sejak sekian lama tidak hanya menjadi isu sensitif yang selalu aktual dan mengundang kontroversi di tanah Papua sendiri melainkan juga menarik perhatian banyak pihak lainnya, selain pemerintah Indonesia bahkan isu tersebut sudah di internasionalisasi oleh beberapa negara yang tentunya mempunyai kepentingan masing-masing, baik politik maupun ekonomi mengingat kekayaan alam tanah Papua yang sangat melimpah ruah, sehingga bukan hal yang mengherankan jika banyak bentuk campur tangan asing yang mewarnai isu Papua Merdeka ini.

Dari sekian banyak negara-negara yang "merasa berkepentingan" dalam isu-isu Papua Merdeka, Vanuatu merupakan salah satu negara yang selama ini paling konsisten dan gencar dalam mendukung pergerakan kemerdekaan Papua. Selama ini Vanuatu selalu eksis melakukan propaganda dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG (Melanesian Spearhead Group). Hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak tahun 1989 sampai sekarang selalu menjadikan isu Papua merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlemen dan rakyat. Walter Lini dan Barack Sope adalah dua Perdana Menteri Vanuatu yang aktif membawa isu Papua Barat di level PBB sebelum dilanjutkan oleh Moana Kalosil dan Joe Natuman. Moana, bahkan sempat menuding negara-negara MSG telah mengingkari rakyat Papua sebagai entitas Melanesia.

Salah satu tindakan "memaksa" yang nyata dilakukan negara Vanuatu dalam mendukung Papua Merdeka adalah dengan membentuk tim khusus dibawah pimpinan MENLU-nya untuk PBB dengan tujuan untuk melakukan diplomasi meminta pandangan Internasional dan proses hukum terkait masih dipertanyakannya keabsahan PEPERA tahun 1969 ke Mahkamah Internasional di Denhaag, Belanda, padahal sudah jelas secara hukum Internasional Papua telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 19 November 1969 yang ditetapkan olehMajelis umum PBB dalam resolusi 1524 PBB tentang hasil PEPERA yang menyatakan Papua sah menjadi bagian NKRI.

Tentunya masih ada beberapa hal yang patut di pertanyakan terkait kegigihan negara Vanuatu dalam mendukung Papua dan Papua Barat Merdeka ini.

Benarkan dukungan Vanuatu tersebut semata-mata merupakan kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat atau tidak lebih dari menjadikan isu sensitif ini sebagai komoditas politik para elit Vanuatu terutama dalam kancah perebutan kursi Perdana Menteri? yang artinya "campur tangan" Vanuatu ini jelas sangat tidak berdasarkan pada kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat.