Belum selesai masalah kunjungan anggota Dewan ( DPR) ke Amerika Serikat kini munculnya isu tentang usulan kenaikan gaji anggota Dewan yang akan di setujui oleh presiden , tetapi usulan kenaikan gaji tersebut banyak menuai kontra di masyarakat. Padahal kondisi masyarakat cukup memprihatinkan, apakah ini adil untuk rakyat ? anggota Dewan (DPR) merupakan wakil dari rakyat jika dilihat dari segi kinerjanya DPR selama ini tidak la begitu memuaskan hati masyarakat sebagai yang di pertanggung jawabkannya di depan politik.
Dilansir dari liputan6.com, "bahwa usulan kenaikan tunjangan itu diketahui dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang diajukan kepada pemerintah belum lama ini. Tunjangan kinerja dinaikkan Rp. 1,1 triliun."
Diketahui bahwa, Presiden Joko Widodo tidak tau menau tentang permintaan kenaikan gaji anggota dewan. Pak Joko Widodo juga menolak atas usulan kenaikan gaji tersebut, menurut dia, usulan tersebut tidak pantas disampaikan ke publik dalam situasi perekonomian yang melambat seperti saat ini.
Sebenarnya kita tidak tau apa tujuan dari anggota Dewan (DPR) mintak ingin dinaikkan gaji, padahal kita tau sendiri Negara indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan di Negeri kita ini banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Seharusnya Pemerintah bisa mengatasi permasalahan seperti ini.
Anggota dewan (DPR) seharusnya memperhatikan masyarakatnya dan berpikir bahwa dengan penghasilannya Rp.20 juta perbulan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan nya dari standar gaji anggota dewan di bandingkan dengan kondisi masyarakat indonesia saat ini. Bukankan anggota Dewan (DPR) harus bersikap adil terdapat rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri.
SUMBER : LIPUTAN6.COM
Nama : Desti Agustina
Nim : 07031281520202
Jurusan : Ilmu Komunikasi B ( Inderalaya )
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Mata Kuliah : Komunikasi Politik
Dosen : Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc
UNIVERSITAS SRIWIJAYA