Indonesia kini menjadi salah satu negara yang sedang mengalami pertumbuhan di bidang ekonomi. Tidak dapat kita pungkiri perubahan yang mungkin terjadi dalam bidang ekonomi akan membawa dampak terhadap bidang lainnya, terutama erat kaitannya dengan pembangunan.
Pembangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembangunan dalam pengadaan infrastruktur yang kini menjadi fokus utama bagi negara Indonesia untuk maju.
Fokus pembangunan infrastruktur ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memberikan kemudahan mendapat pelayanan sosial, dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan, sehingga nantinya akan menjadikan masyarakat lebih produktif dalam melakukan segala aktivitasnya.
Mengetahui pengaruh dari ekonomi dan infrastruktur yang saling berkaitan tentunya membuat kedua elemen ini harus mampu berjalan selaras. Karena jika ekonomi melemah, maka pembangunan infrastruktur akan melambat.
Ketika pembangunan infrastruktur melambat maka akan berdampak kembali terhadap kegiatan ekonomi yang nantinya akan mengalami kemerosotan. Dari hal tersebut tentunya kita bisa menyimpulkan, mengapa dikatakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur harus mampu berjalan selaras?
"Karena ekonomi akan melambat bila infrastruktur terhambat dan infrastruktur akan terhambat bila ekonomi melambat".
Keselarasan antara ekonomi dan infrastrukturlah yang hingga saat ini dijaga kestabilannya sebagai prioritas oleh pemerintah. Karena setiap tahun jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur guna memenuhi pelayanan publik semakin meningkat.
Peningkatan dana tersebut di sebabkan oleh tingkat kebutuhan akan akses infrastruktur yang juga terus menerus meningkat dilakangan masyarakat, dan pemerintah selaku sektor publik yang menyediakan pelayanan publik tersebut harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut.
Pada kenyataanya dalam bidang ekonomi terdapat kendala dalam anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur, dimana menurut RPJMN tahun 2015-2019 anggaran dalam APBN untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas. Keterbatasan anggaran tersebut yang menimbulkan adanya selisih pendanaan antara ketersediaan dana dan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur.
Menyikapi kendala tersebut pemerintah mulai melirik adanya potensi pendanaan yang dirasa sangat efektif dan efisien sebagai solusinya. Dimana, pemerintah mulai melihat adanya potensi dari pihak swasta untuk mengatasi kendala pendanaan tersebut dengan melakukan Public Private Partnership (PPP) atau yang saat ini dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usah (KPBU). Kerjasama tersebut sebagai bentuk pemberian ijin pemerintah kepada pihak swasta untuk ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur.
Pada pembahasan kali ini kita akan mebahas Public Private Partnership (PPP) dan pengaruhnya terhadap infrastruktur Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu Public Private Partnership (PPP).