Belakangan ini ramai dibahas mengenai pembangunan infrastruktur yang berasal dari hutang. Kita tahu bahwa di era pemerintahan Jokowi-JK, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah sangat masif. Namun sejatinya, apakah tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut?
Banyak orang salah kaprah ketika mendengar infrastruktur, karena selalu identik dengan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuban, dll. Padahal infrastruktur tersebut dibangun oleh kerja sama pemerintah dengan BUMN atau swasta. Lalu infrastruktur apa yang dibangun oleh pemerintah sampai harus berhutang?
"Jalan tol, bandara, pelabuhan, itu adalah infrastruktur yang dibangun oleh swasta atau BUMN, sama sekali tak menggunakan APBN," kata Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, di acara "OPSI - Membangun Demi Keadilan", di studio Metro TV pada Senin (17/12/18) lalu.
Swasta memang hanya mau membangun infrastruktur yang berorientasi pada bisnis. Karena itulah di desa dan kabupaten telah dibangun jalan tol sampai bandara skala kecil demi menggerakan roda perekonomian di daerah tersebut. Akan tetapi, infrastruktur tersebut bukanlah fokus utama pemerintah saat ini.
"Pemerintah sedang membangun infrastruktur dasar untuk pemerataan. Contohnya, saya pernah ke desa terpencil di Jambi yang selama 73 tahun Indonesia merdeka belum tersentuh listrik. Dan sekarang warganya sudah menikmati listrik berkat infrastruktur layanan dasar listrik," lanjutnya.
Kepala Bappenas (sumber www.jpp.go.id)
Pada kesempatan yang sama, Rhenald Kasali juga menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi desa di suatu pulau timur Indonesia yang belum tersentuh listrik, namun akhirnya merasakan listrik sebesar "5 watt"."Saya merasa iba karena mereka hanya mendapat listrik 5 watt. Tapi seorang warga mengatakan, bagi saya yang terbiasa mendapat listrik 2.000 watt, tentu merasa kasihan pada warga yang hanya mendapat 5 watt. Namun bagi mereka yang terbiasa hidup dalam gelap, mendapat listrik 5 watt rasanya sudah luar biasa," ujar Guru Besar UI tersebut.
Infrastruktur dasar digenjot oleh pemerintah untuk pemerataan desa-desa tertinggal dan terpencil. Infrastruktur tersebut terbagi dua, yakni pelayanan dasar seperti listrik dan sanitasi, serta konektivitas. Untuk desa yang bergantung pada pertanian, pembangunan infrastruktur skala kecil sudah dikerjakan, misalnya irigasi, bendungan, air bersih/sanitasi serta listrik skala kecil.
Adapun pembangunan konektivitas adalah jalan-jalan yang menghubungkan petani dengan transportasi menuju pasar untuk menjual hasil pertaniannya di musim panen raya. Jika konektivitas tidak dibangun, petani hanya bisa menjual ke tengkulak dengan harga yang ditekan sehingga tidak menikmati hasilnya.
konektivitas terbuka (sumber: www.tribunnews.com)
"Dampak dari pembangunan infrastruktur memang baru dirasakan dalam 5-10 tahun ke depan. Namun bagi desa terpencil, mereka sudah merasakan dampak positif dari infrastruktur skala kecil," ujar Bambang Brodjonegoro.Diharapkan, pembangunan infrastruktur dasar ini dapat mengembangkan SDM agar semakin produktif dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pelayanan dasar membaik dan konektivitas terbuka, produktivitaspun akan meningkat. Dan ini semua berkat pembangunan infrastruktur yang adil dan merata.