Beberapa tahun terakhir kita jelas resah dengan berita soal kondisi Papua yang memanas. Papua sebagai pulau paling timur Indonesia itu, diguncang berbagai permasalahan menyangkut kepentingan banyak pihak. Kabar bahwa Papua tak lagi damai cepat menyebar. Kasus kriminal seperti penembakan misterius sampai kasus sosial seperti perang saudara di Timika dan daerah lainya kemudian menciptakan kesan Papua yang tidak aman lagi.
Banyaknya kasus kerusuhan di Papua mulai menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat, dan seharusnya kita mulai bertanya apakah ini permasalahan sebenarnya atau pengalih isu belaka. Mari kita lihat dari kacamata yang berbeda.
Freeport dan Tanah Papua
Sejak ekspedisi Freeport tahun 1960 menemukan adanya kandungan mineral berharga di Papua, PT Freeport mulai menaruh perhatian besar pada wilayah timur Indonesia tersebut.Emas, Tembaga, Perak, Molybdenum, dan Rhenium adalah bahan-bahan berharga yang nilainya jualnya tinggi di pasaran, dan semua bahan itu berlimpah di Papua.Forbes Wilson dan Del Flint sebagai ketua ekspedisi Freeport memutuskan untuk menjelajahi Ertsberg. Setelah mengetahui potensi besar yang dimiliki oleh tanah Papua, Freeport mulai mendekati pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Soekarno. Pada tahun 1963 usaha Freeport mulai menemui titik terang saat Presiden Soekarno menangguhkan rencana pembangunan proyek tambang, dan akhirnya setelah berjuang selama lebih dari 7 tahun, Freeport akhirnya mendapat izin memulai proyek pembangunan tambang berskala penuh pada tahun 1970.
Sejak mulai beroperasi pada tahun 1973, PT Freeport terus berusaha untuk mengeruk kekayaan mineral yang ada di Papua. Berbagai cara mereka lakukan agar dapat meraih untung yang sebesar-besarnya selama masa kontrak tambang yang telah disepakati bersama.
Cara yang pertama adalah membuka tambang bawah tanah. Freeport mengeksplorasi tambang bawah tanah pada tahun 1975 dan menamainya Gunung Bijih Timur (GBT). Setelah 3 tahun studi kelayakan, proyek GBT mulai beroperasi pada tahun 1981. Setelah GBT Freeport mengeksplorasi wilayah tersebut dan menemukan cadangan tembaga bawah tanah di bawah lokasi GBT pada tahun 1985. Menemukan cadangan tambang baru membuat Freeport giat untuk melakukan pengembangan yang secara otomatis meningkatkan rata-rata produksinya sebesar dua kali lipat dari 8.200 ton/hari menjadi 16.400 ton/hari dan menghasilkan 100 juta ton metrik cadangan total.
Cara kedua yang dilakukan Freeport adalah penambahan volume dan masa operasi penambangan. Sejak ditemukanya GBT, Freeport menemukan Gradsberg yang merupakan cadangan mineral besar setelah Ertsberg, dan sukses melipatgandakan cadangan total menjadi 200 juta ton metrik. Sejak ditemukanya Gradsberg, produksi rata-rata Freeport meningkat tajam dari 8.200 ton/hari pada awal tahun hingga 246.500 ton/hari pada tahun-tahun berikutnya.
Hampir Mati
Menurut analisa Lisa Pease dalam tulisanya yang berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport mengatakan bahwa usaha untuk mendominasi gunung emas Papua sudah dirintis bertahun-tahun sebelumnya. Freeport yang dahulu bernama Freeport Sulphur beroperasi di Kuba. Saat itu Freeport Sulphur dalam kondisi hampir mati/bankrut karena Pemerintah baru Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro berhasil menyingkirkan diktator Batista dan menasionalisasikan semua perusahaan asing yang berada di Kuba pada tahun 1959. Pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Gruisen melaporkan penelitian atas Gunung Ersberg di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy, tahun 1936. Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa ada sumber daya yang melimpah di Papua, dan akan sangat menjanjikan untuk dijadikan lahan bisnis. Walaupun tulisan Dozy dianggap kurang tepat bagi pemerintah Belanda, namun Wilson yakin dan sangat antusias akan tambang tersebut. Ia hanya fokus pada membangun usahanya kembali.
Untuk memperlancar aksinya, Wilson meminta bantuan kepada Presiden John Fitzgerald Kennedy (JFK) untuk mengurangi kekuatan pasukan Indonesia di Papua. JFK menolak, dan meminta Belanda mundur dari Papua jika masih ingin mendapat sokongan dana Marshall Plan untuk pemulihan dari Perang Dunia II. Ia justru bertindak sebaliknya dengan memberikan paket bantuan ekonomi sebesar 11 juta US Dollar kepada Indonesia melalui IMF dan Bank Dunia. Namun tidak lama setelah itu semua berubah ketika Kennedy tewas ditembak pada tanggal 22 November 1963. Penggantinya yakni Wakil Presiden Lyndon Johnson mengambil kebijakan yang bertentangan, yakni mengurangi bantuan uang kepada Indonesia. Fakta menarik dari terpilihnya Johnson sebagai pengganti Kennedy adalah masuknya August C Long sebagai anggota kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964. Perlu diketahui bahwa Augustus C Long adalah anggota Dewan Direksi Freeport pada saat itu. Setahun kemudian, Long masuk Chemical Bank (perusahaan Rockefeller) dan menjadi penasehat intelijen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.
Fakta-fakta tersebut hanyalah bukti bahwa ekonomi dan politik adalah dimensi yang tidak bisa dipisahkan dalam melihat Papua. Dari kacamata ekonomi, Papua bukanlah tanah dimana orang bisa tinggal dengan damai. Papua adalah komoditas yang harus diamankan, walaupun dengan cara yang bisa sangat politis sama seperti Afganishtan, Irak, Libya, dan bahkan Suriah sekarang.
Kenyataannya ekonomi dan politik bisa jadi instrumen tepat dalam melebarkan kuasa dan dalam menaklukan dunia. Politisi dan pengusaha adalah kawan untuk urusan meraup keuntungan dan memperoleh kekuasaan. Bagi mereka, kita mungkin hanyalah penghasil laba atau pemberi suara, namun ketika tahu yang sebenarnya bisakah kita diam selamanya?
SUMBER
·http://www.ptfi.com/about/history.asp
·http://www.polri.go.id/kasus-all/ks/bt/
·http://www.realhistoryarchives.com/collections/hidden/freeport-indonesia.htm