Lihat ke Halaman Asli

Potret Demografi Jawa Timur: Struktur Penduduk, Kesejahteraan, dan Tantangan Pembangunan

Diperbarui: 12 November 2024   00:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber Data di peroleh dari BPS

Jawa Timur, salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki dinamika penduduk yang kompleks dan menawarkan potensi besar untuk pengembangan ekonomi. Dengan jumlah populasi lebih dari 39 juta jiwa pada tahun 2024, provinsi ini berada pada tahap transisi demografi yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadapi sejumlah tantangan sosial dan ekonomi. Artikel ini akan mengulas struktur penduduk, kesejahteraan, serta tantangan pembangunan yang dihadapi Jawa Timur, sekaligus memberikan saran untuk memaksimalkan potensi tersebut.


1. Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk

Jawa Timur memiliki populasi yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota, dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Pada tahun 2024, jumlah penduduk diperkirakan mencapai lebih dari 39 juta jiwa, dengan kepadatan tertinggi di Surabaya, diikuti oleh Malang dan Sidoarjo. Urbanisasi yang cepat meningkatkan konsentrasi penduduk di perkotaan, memicu perkembangan ekonomi namun juga memperlebar kesenjangan dengan daerah pedesaan yang memiliki infrastruktur terbatas.

Pemerintah perlu memperhatikan distribusi penduduk yang tidak merata ini. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Meningkatkan akses infrastruktur dan layanan dasar di daerah pedesaan harus menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan ini.

2. Rasio Jenis Kelamin

Pada tahun 2024, rasio jenis kelamin di Jawa Timur hampir seimbang, dengan angka mendekati 99,5. Keseimbangan ini memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun terdapat variasi kecil di antara kabupaten, secara keseluruhan, rasio ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada kesetaraan gender dapat lebih mudah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kelompok Umur dan Struktur Penduduk

Jawa Timur menunjukkan piramida penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama pada rentang usia 20--34 tahun. Ini menandakan potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana populasi usia kerja yang besar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Jika sumber daya manusia ini dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan, Jawa Timur dapat mengalami lonjakan produktivitas.

Namun, tanpa intervensi yang tepat, potensi bonus demografi ini bisa terlewatkan. Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar agar dapat memanfaatkan tenaga kerja produktif secara maksimal.

4. Kemiskinan dan Tantangan Ekonomi

Meskipun memiliki potensi besar, Jawa Timur juga memiliki tantangan signifikan dalam hal kemiskinan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai lebih dari 4,2 juta jiwa, menjadikan Jawa Timur provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen belum cukup untuk mengatasi tantangan ini, terutama karena ketimpangan pendapatan dan akses terbatas terhadap layanan dasar masih menjadi masalah utama.

Pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, termasuk dengan memperkuat sektor ekonomi pedesaan, memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar, serta memperluas kesempatan ekonomi di sektor non-pertanian.

5. Indeks Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Demokrasi Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 81,31, mencerminkan partisipasi politik yang cukup baik dan kebebasan berpendapat yang terjaga. Partisipasi masyarakat dalam proses politik merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong kebijakan yang inklusif. Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Namun, peningkatan lebih lanjut dalam demokrasi partisipatif dan pemerataan pembangunan manusia diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline