Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Presiden Joko Widodo mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga.
Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus Pemerintah untuk kebijakan ini.
Pada tahun 2017 Pertamina telah mengoperasikan 54 penyalur BBM, kemudian 68 penyalur pada 2018 dan 29 penyalur pada 2019 nanti. Sehingga target kebijakan BBM satu harga ini akan terbangun 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019.
Melalui program ini, Pemerintah telah berhasil menyamakan dan menstabilkan harga BBM di beberapa daerah dari Sabang hingga Merauke. Seperti misalnya, dengan kebijakan ini, maka BBM di provinsi Papua dan Papua Barat sekarang sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.
Tak hanya itu, program tersebut juga membuat harga BBM sama di Provinsi Sumatera Utara (Kab.Nias Selatan), Sumatera Barat (Kab.Kepulauan Mentawai), Jawa Tengah (Kab.Jepara), Jawa Timur (Kab.Sumenep), Nusa Tenggara Barat (Kab.Sumbawa), Nusa Tenggara Timur (Kab.Sumba Timur), Sulawesi Tenggara (Kab.Wakatobi), Kalimantan Timur (Kab.Mahakam Hulu), Papua Barat (Kab.Sorong Selatan) dan Maluku Utara (Kab.Pulau Morotai).
Dalam merealisasikan program ini, Pertamina berupaya menggunakan berbagao moda transportasi, mulai dari darat, laut dan udara guna mewujudkan cita-cita nasional agar setiap rakyat Indonesia merasakan harga BBM yang sama.
Menurut Presiden Jokowi, permasalahan BBM Satu Harga ini bukanlah masalah untung rugi. Namun ditujukan untuk menyamakan harga agar wilayah di 3 T juga turut kompetitif untuk kegiatan ekonomi
Dengan begitu, maka kesejahteraan rakyat di daerah juga turut meningkat. Karena roda perekonomian turut berputar dan masyarakat bisa lebih produktif.
Satu harga BBM itu adalah salah satu upaya mewujudkan kedaulatan energi. Penerapan satu harga BBM ini, maka seluruh rakyat dapat merasakan keadilan di bidang energi.
Lebih luas lagi, kebijakan BBM satu harga itu mencerminkan sila kelima Pancasila. Itulah komitmen nyata pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas.
Mari kita dukung program yang baik ini. Sekaligus kita jaga agar kebijakan ini tetap berlanjut ke depannya. Salah satunya dengan memastikan bahwa di periode berikutnya pemerintahan Presiden Jokowi tetap berlanjut.