Selain fokus meningkatkan kinerja perekonomian negara, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terus bekerja untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal itu sebagaimana yang diterangkan oleh Menteri Sosial RI, Idrus Marham. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah bekerja keras menurunkan angka kemiskinan Indonesia agar di akhir periode jabatan Presiden Jokowi dapat menjadi 9 persen.
Bila dilihat dari trennya, angka kemiskinan ini terus menurun tiap tahunnya. Hal itu dibuktikan dari data BPS, dimana pada tahun 2016 lalu, terdapat 27 juta sekian orang miskin kemudian turun menjadi 26.580.000 jiwa pada tahun 2017. Artinya ada pengurangan warga miskin sekitar 1,2 juta jiwa per tahun.
Idrus menuturkan, pada tahun 2018 ini hingga akhir periode Jokowi 2019 nanti, angka kemiskinan yang pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 10,12 persen bisa digenjot untuk diturunkan satu persen lebih. Sehingga pada tahun ini penduduk miskin tinggal 9 persen jiwa.
Menurutnya, target itu sangat mungkin terjadi dan realistis mengingat program pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah.
Adapun cara yang ditempuh salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Jika pelaksanaan program PKH ini optimal, maka seharusnya angka kemiskinan bisa ditekan.
Hal itu karena sifat dari program PKH yang mampu meningkatkan status kehidupan keluarga dari yang tidak mampu menjadi mampu, mandiri, dan tak miskin kembali.
Tahun 2018 ini, jumlah keluarga penerima manfaat PKH ditarget menjadi 10 juta keluarga atau setara sekitar 40 juta jiwa. Jumlah tersebut sudah di atas jumlah penduduk miskin yang jumlahnya 26 juta jiwa.
Belum lagi, pada tahun ini target penyaluran program rastra (beras sejahtera) menyasar 15.500 keluarga (miskin), atau setara 65 juta jiwa. Dengan itu, pemerintah kian optimistis bisa kurangi angka kemiskinan.
Kita tentu mendukung program pengentasan kemiskinan ini. Karena mengurangi kemiskinan dan meningkatkan roda perekonomian, merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain.
Kita berharap langkah memperbaiki taraf kehidupan rakyat ini terus dilakukan, setidaknya hingga 2024 mendatang.