"Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri", tampaknya peribahasa itu cocok disematkan kepada Hutomo Mandala Putra.
Pasalnya, beberapa waktu lalu dirinya mengkritik beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi, yang justru sebenarnya itu pernah dilakukan dengan lebih brutal oleh rezim Bapaknya, Orde Baru.
Melalui akun pribadinya di Twitter dirinya menuding bahwa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini banyak perilaku KKN, terutama dengan sindirannya soal Hendropriyono dan Puan yang memegang pos penting di pemerintahan. Ia juga menuduh rezim pemerintah saat ini berprinsip pada UU ABS (Asal Bunda Senang).
Untuk mengingatkan kembali, Tommy Soeharto adalah anak dari mantan Presiden Indonesia, Soeharto. Selama memimpin Indonesia sepanjang 32 tahun, Soeharto dikenal sebagai penguasa yang otoriter, anti-demokrasi, pelanggar HAM, serta mempraktikkan kekuasaan yang korup dan penuh KKN.
Soeharto digulingkan oleh gerakan rakyat yang menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Berjuta rakyat turun ke jalan untuk menuntut Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Sayangnya, sebelum diadili oleh pengadilan, mantan Presiden itu telah mangkat terlebih dahulu.
Menurut lembaga anti korupsi internasional, Transparency International pada 2004 lalu, Mantan Presiden Soeharto ditempatkan sebagai Presiden terkorup sedunia. Menurut temuan TI, total perkiraan korupsi Soeharto mencapai sebesar 15-25 miliar dolar AS.
Sebagian besar hasil korupsi itu dikelola dalam lingkaran yayasan milik pribadinya. Juga disalurkan pada perusahaan di lingkaran Cendana.
Tak hanya korup, Soeharto juga dituntut mundur karena perilaku kolusi dan nepotisme-nya yang begitu parah diantara para keluarganya. Akses ekonomi melalui sumber daya negara diserahkan pada anak-anak, cucu dan relasi terdekatnya.
Politik dan ekonomi negara hanya terpusat di Jakarta, khususnya di lingkaran Cendana. Sentralisasi kekuasaan di lingkaran Cendana itu ternyata berdampak sangat luas. Selain menghambat pembangunan di daerah, juga menciptakan ketimpangan yang luar biasa.
Selain rezim KKN, Orde Baru juga dikenal sebagai penguasa otoriter yang anti pada demokrasi dan HAM. Rentetan kekerasan terjadi di masyarakat sepanjang pemerintahan ini berdiri.
Dimulai dari pembantaian manusia besar-besaran pasa 1965, penembakan misterius (Petrus), peristiwa Tanjung Priok, pembantaian Santa Cruz, penculikan aktivis, diskriminasi etnis Tionghoa, pembredelan media massa dan pembatasan pers, dan pembungkaman segala kritik dan protes demonstrasi. Dan, masih banyak lagi.