"Bagaimana mungkin pemerintah bisa menjaga rakyatnya dari gangguan OKP, jika menjaga tiang listrik dari pengecatan oleh OKP yang merupakan aset negara saja pemerintah tidak sanggup?"
Saya pesimis pemerintah mau membubarkan ormas anarkhis. Mengapa demikian? Langsung saja,karena memang adanya hubungan simbiosis mutualisme antara OKP dan pemerintah (pusat/daerah), atau bisa dikatakan pemerintah merupakan bagian dari organisasi tersebut. Saya sampaikan fakta sebagai berikut :
1. Dimasa era rezim Soeharto, PP muncul sebagai algojo Golkar untuk berhadapan dengan lawan politik Golkar maupun Suharto. Bahkan terlibat dalam pemberangusan PKI di Sumut usai peristiwa Gestok 1965. (Lihat fim dokumenter Jagal karya sutradara AS Joshua Oppenheimer)
2. Setiap kepala daerah di Sumatera Utara selalu menggunakan jasa OKP sebagai mesin politiknya baik dalam Pemilu maupun saat menjalankan pemerintahannya. Dan bukan rahasia umum mereka ada di berbagai proyek pemerintah Sumut. Masih ingat dengan keberadaan ketua IPK yang ribut dengan wartawan usai penggeledahan KPK dikantor Gubsu? Mengapa sang ketua bisa ada disana dan menjadi tameng dari penguasa Sumut itu? (sumber : dinamikarakyat.com). Belum lagi kemenangan pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar yang dibidani pasangan tokoh OKP yang cukup terkenal di daerahnya. (sumber Tribun Medan)
3. Fakta kemesraan antara TNI-Polri yang bersanding dengan pimpinan OKP setiap perlehatan penting Ormas tersebut menjadi bukti adanya hubungan baik dari petingi-petinggi dari kedua belah pihak. Hanya, khusus dalam masalah kambtibmas sering membuat hubungan menjadi “benci tapi rindu”. Bisa dikatakan bahwa TNI-Polri tegas terhadap anggota OKP level bawah, tapi mesra terhadap pimpinannya. (sumber : antarafoto.com,beritasumut.com)
4. Keberadaan OKP ini semakin menggurita dengan munculnya kader-kader intelektual. Masih ingat seorang dokter gigi yang ditangkap dalam bentok PP dan IPK diMedan beberapa waktu lalu? Penjaringan yang mereka lakukan semakin getol antara lain ke kampus-kampus dan Sekolah Menengah Pertama melalui pembentukan satuan Pelajar dan Mahasiswa. Akhirnya muncul OKP generasi baru yang lebih fresh, karena meski masih pelajar namun sudah menggunakan mobil pribadi dan lebih bergaya. Bisa dipastikan banyak kader-kader muda dari OkP ini yang sekarang duduk dipemerintahan, yang membuat pengaruh mereka semakin kuat dan sulit dihentikan. (sumber :sumutberita.com)
5. Silahkan googling berapa banyak kasus bentrok akibat perebutan lahan yang dipicu pengecatan tiang listrik yang notabene merupakan perusahaan milik pemerintah. Tapi PLN tak bisa berbuat banyak disaat aset yang mereka miliki dicat loreng-loreng oleh OKP yang bersangkutan. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menjaga rakyatnya dari gangguan OKP, jika menjaga tiang listrik yang merupakan aset negara saja pemerintah tidak sanggup? (sumber : sindonews.com)
Mungkin benar yang dikatakan Karl Max khusus untuk konteks Indonesia saat ini bahwa defenisi negara adalah suatu kekuasaan bagi manusia (penguasa) untuk menindas manusia yang lain. Masalah Ormas telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, rakyat sudah bosan dengan bentrokan dan intimidasi dari para pemuda Indonesia ini.
Apa mau dikata? Pemerintah sekarang bersembunyi dibalik rumitnya regulasi sehingga abai terhadap ketenangan hidup rakyatnya. Padahal tiap hari para anggota OKP ini melanggar ketentuan yang ada diundang-undang tersebut. semoga Tuhan menunjukkan keadilanNya dan mendengar jeritan rakyat yang selalu menjadi korban dari pemerintah yang lalim. Amin!