APBD atau yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. APBD juga merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.
Sebagaimana ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang Panjang, pendapatan daerah Kota Padang Panjang pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 568.394.580.757 yang terealisasikan Rp.549.373.267.510,40 atau 96,65% yang didapatkan dari anggaran:
1. Pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan lain-lainnya. Pendapatan ini ditargetkan sebesar Rp. 111.360.094.521,00 dengan realisasi Rp.101.159.796.680,40 atau 90,84%.
2. Dana perimbangan, dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, dana lokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan dari provinsi (khusus kabupaten/kota). Pendapatan ini ditargetkan sebesar Rp. 453.424.486.236,00 dengan realisasi Rp. 444.493.468.641 atau 98,03%
3. Lain-lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Pendapatan ini ditargetkan sebesar Rp. 3.610.000.000,00 dengan realisasi 3.720.002.189 atau 103,05%.
Dilihat dari data diatas mengenai pendapatan daerah kota padang panjang yang terealisasikan pada tahun 2023 Rp. 549.394.616.837,40. sedangkan target yang ditetapkan Rp. 568.394.580.757,00. Maka dalam hal ini, target yang dianggarkan pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan . Pendapatan yang paling terbanyak didapatkan dari kota Padang Panjang ialah dari dana perimbangan sebesar Rp. 453.424.486.236,00.
Sementara itu, total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.627.319.623.960 dengan realisasi Rp.560.604.099.846,51. Belanja daerah alami kenaikan, belanja operasi, anggaran belanja modal, dan pembiayaan netto juga naik. kecuali belanja tak terduga alami penurunan. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp.537.381.490.455,00 dengan realisasi Rp.500.526.647.773,12 atau 93,14%. Sedangkan, anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 89.296.523.005,00 dengan realisasi Rp.60.005.452.073,39 atau 67,20%. Sementara itu, alokasi Belanja Tak Terduga ditargetkan sebesar Rp. 641.610.500,00 dengan realisasi Rp.72.000.000,00 atau 11,22%.
Dilihat dari data diatas, mengenai belanja daerah kota padang panjang yang terealisasikan pada tahun 2023 Rp. 560.604.099.846,51 sedangkan target yang ditetapkan Rp. 627.319.623.960 . Maka dalam hal ini, target yang dianggarkan pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan . Belanja daerah paling terbanyak dari belanja tak terduga Rp. 641.610.500,00.
Untuk itu untuk mendukung pembanguan daerah, pemerintah kota Padang Panjang dapat menggunakan anggaran selanjutnya dengan efisien dan untuk mempertahankan pendapatan daerah, pemerintah kota Padang Panjang dapat meningkatkan kerja sama dengan bisnis swasta dan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan daerah dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan solusi yang lebih menyeluruh untuk mengatasi masalah yang ada dan juga pemerintah daerah bisa memberikan prioritas tinggi pada investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sarana penunjang seperti jalan dan infrastruktur publik lainnya akan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Dengan mempertimbangkan kritik dan saran yang diberikan, diharapkan pengembangan daerah oleh pemerintah daerah kota Padang Panjang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga target pendapatan dan belanja daerah tetap tercapai secara optimal dan berkelanjutan.