Menpora sudah mencabut SK pembekuan PSSI , tetapi masalah belum selesai begitu saja, bahkan masalah (baru) saja mulai .
Sejak lama sekali PSSI adalah sebuah federasi yang paling istimewa di negeri ini.
Pada masa lalu , PSSI seccara langsung maupun tidak langsung adalah penerima dana APBN dalam jumlah besar sekali . Tidak ada induk olahraga lain yang diperlakukan "istimewa" seperti PSSI.
Eksistensi PSSI sebagai sebuah "kerajaan" di dalam sebuah negara berdaulat diperkuat dan "dilegalkan" oleh aturan main FIFA . Aturan main tersebut berupa undang undang mutlak yang harus dipatuhi semua federasi sepakbola , bahkan negara asal federasi sepakbola tersebut harus tunduk kepada undang undang atau sekedar "statuta" FIFA . Sungguh ajaib barang yang namanya "statuta". Setiap federasi sepakbola (baca"negara) harus tunduk, kalau tidak negara tersebut akan dikucilkan , baca : negara tersebut akan dikucilkan dari setiap kegiatan FIFA.
Sehingga syarat syarat pencabutan pembekuan yang diajukan oleh menpora sungguh lucu atau sungguh berani atau sungguh taktis startegis atau sungguh cerdas. Menpora (baca: negara melaui presiden) ingin ikut campur alias intervensi dalam kegiatan kegiatan PSSI.
Syarat nomor 1. Menjamin eksistensi/kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah.
Syarat nomor 3 . Mengedepankan ketaatan terhadap hukum nasional .
Kedua syarat lucu ini diperkuat syarat nomor 9 . Mempercepat diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.
Menpora (baca: pemerintah alias presiden) jelas jelas melakukan intervensi terhadap kegiatan PSSI dan aneh juga , FIFA tidak marah marah ?
Diplomasi kalem Menpora (baca : presiden).
Ada hal lucu yang memperkuat betapa tindakan menpora hanyalah merupakan keinginan presiden.